JAKARTA – Polemik mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan kembali mencuat. Kuasa hukum Martin Manoluk Tampubolon, Khaerul Ahmad, melayangkan somasi kedua kepada Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, pada Senin (6/7/2026), terkait pemberitaan yang memuat dugaan hubungan khusus antara istri Martin Manoluk, Putri Arum, dengan Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho.
Menanggapi somasi tersebut, Wilson Lalengke menyampaikan pandangan hukumnya melalui siaran pers pada Selasa (7/7/2026). Alumni PPRA-48 Lemhannas RI itu menilai sengketa pemberitaan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, bukan langsung ditempuh melalui somasi.
Menurut Wilson, pemahaman mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi perlu dibedakan secara tegas dengan instrumen hukum perdata berupa somasi.
“Hak Jawab dan Hak Koreksi merupakan mekanisme demokratis yang secara jelas diatur dalam UU Pers. Keduanya tidak dapat dicampuradukkan dengan mekanisme somasi,” ujar Wilson.
Ia menjelaskan, Pasal 1 ayat (11) UU Pers mengatur bahwa Hak Jawab merupakan hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang dianggap merugikan nama baiknya. Sementara Pasal 1 ayat (12) mengatur Hak Koreksi sebagai hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan media.
Wilson menambahkan, kewajiban media melakukan koreksi juga telah diatur dalam Pasal 1 ayat (13) UU Pers. Karena itu, menurutnya, penyelesaian sengketa pemberitaan semestinya terlebih dahulu melalui mekanisme yang disediakan dalam undang-undang tersebut.
“Hak Jawab dan Hak Koreksi merupakan hak yang dijamin oleh UU Pers. Jika terdapat keberatan terhadap suatu pemberitaan, mekanisme itulah yang seharusnya ditempuh terlebih dahulu,” katanya.
Hak Jawab Harus Disertai Penjelasan
Wilson juga berpandangan bahwa Hak Jawab tidak cukup hanya memuat bantahan dengan istilah seperti “hoaks”, “fitnah”, atau “bohong”. Menurutnya, Hak Jawab seharusnya berisi penjelasan yang rinci, argumentatif, dan memberikan informasi pembanding terhadap materi yang dipersoalkan.
Ia menyatakan, apabila pihak Martin Manoluk menilai pemberitaan mengenai dugaan hubungan khusus tersebut tidak benar, maka penjelasan yang disampaikan melalui Hak Jawab perlu memuat uraian yang komprehensif agar publik memperoleh informasi secara utuh.
“Hak Jawab idealnya memuat penjelasan yang detail dan substantif sehingga masyarakat dapat memahami duduk persoalan secara menyeluruh,” ujarnya.
Dalam keterangannya, Wilson juga menyampaikan sejumlah pertanyaan yang menurutnya berkembang di ruang publik terkait gaya hidup, promosi jabatan, dan berbagai isu lain yang telah menjadi perhatian masyarakat. Pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi Wilson dan belum dapat dianggap sebagai fakta yang telah terbukti. Hingga berita ini disusun, belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan kebenaran atas berbagai dugaan tersebut.
Soroti Akuntabilitas Pejabat Publik
Selain membahas aspek hukum pers, Wilson turut mengaitkan persoalan tersebut dengan konsep akuntabilitas pejabat publik.
Ia mengutip pemikiran filsuf Jean-Jacques Rousseau mengenai kontrak sosial yang menempatkan pejabat sebagai penerima mandat dari rakyat. Menurutnya, jabatan publik membawa konsekuensi berupa keterbukaan terhadap kritik, pengawasan, dan evaluasi masyarakat.
Wilson juga menyinggung konsep Panoptikon yang diperkenalkan Jeremy Bentham dan kemudian dikembangkan Michel Foucault, sebagai ilustrasi bahwa pejabat publik berada dalam ruang pengawasan masyarakat.
Sementara itu, ia mengutip pemikiran Marcus Aurelius yang menekankan bahwa seorang pemimpin harus siap menerima konsekuensi berupa berkurangnya ruang privasi selama menjalankan amanah publik.
Menurut Wilson, kritik dan pengawasan terhadap pejabat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat. Ia menilai setiap keberatan terhadap pemberitaan sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan tetap menghormati kebebasan pers sekaligus hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan atas nama baiknya.
Polemik ini kembali mengingatkan pentingnya keseimbangan antara kebebasan pers, hak jawab, perlindungan reputasi, dan akuntabilitas pejabat publik sebagai pilar utama dalam negara demokrasi.








