Home » Hukum » Gugatan CV Lae Singkohor di PUPR Subulussalam Lanjut, Distanbunkan Menunggu

Gugatan CV Lae Singkohor di PUPR Subulussalam Lanjut, Distanbunkan Menunggu

InShot_20240516_181111050

SUBULUSSALAM _ Gugatan CV Lae Singkohor melalui Kuasa Hukumnya Arianto SH yang beralamat di Kantor Abdul R Munthe and Fatner di Dinas PUPR Kota Subulussalam, lanjut ke persidangan. Sedangkan Distanbunkan menunggu kepastian dari BPKD setempat.

Hal tersebut, disampaikan Arianto SH selaku kuasa hukum CV Lae Singkohor. Dijelaskannya, upaya Pemerintah Kota (Pemko) melalui Dinas PUPR, dinilai tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan persoalan kliennya tersebut.

Bahkan, Arianto mengatakan, Hakim mediator menganggap upaya mediasi yang dilakukan hingga tiga kali pertemuan belum juga membuahkan hasil kesepakatan bersama. Berujung, lanjut ke persidangan.

“Menurut hakim mediator, tidak ada titik temu dalam upaya mediasi tersebut. Hingga hakim mediator menyarankan lanjut ke persidangan,” ujar Ari kepada media ini, Kamis, 16 Mei 2024.

Masih kata Ari, sedangkan Distanbunkan masih berupaya untuk menyelesaikan di tahap mediasi dan disampaikan Kadistanbunkan kepada Ari, mereka bersama akan menanyakan prihal pembayaran tersebut ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Subulussalam.

“Insha Allah hari Senin, bersama Distanbunkan akan langsung menanyakan kepada BPKD terkait pembayaran ke klien kami,” pungkas Ari.

Sebelumnya, Kuasa Hukum CV Lae Singkohor menggugat Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam melalui Dinas PUPR dan Distanbunkan, terkait keterlambatan pembayaran kegiatan yang telah selesai di kerjakan CV Lae Singkohor pada Tahun Anggaran (TA) 2023.

Adapun jumlah kegiatan yang belum dibayar tersebut, sebesar, Rp. 1,2 Miliar Rupiah di PUPR Kota Subulussalam, sedangkan di Distanbunkan Rp. 600 juta Rupiah. (JD)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…