Home » Aceh » Gubernur Aceh Didesak Copot Kepala Biro PBJ

Gubernur Aceh Didesak Copot Kepala Biro PBJ

IMG-20250903-WA0006(2)

ACEH SELATAN – Keputusan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Aceh membatalkan tender pembangunan lanjutan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yuliddin Away Tapaktuan senilai Rp15,9 miliar menuai kritik keras. Gerakan Pemuda Negeri Pala (GerPALA) menilai alasan pembatalan tender itu tidak berdasar dan menjadi bukti lemahnya tata kelola pengadaan barang dan jasa di Aceh yang berdampaknya kepada lambatnya realisasi pembangunan Aceh.

Koordinator GerPALA, Fadhli Irman, menyebut keputusan tersebut merugikan publik, khususnya masyarakat Barat Selatan Aceh yang selama ini menggantungkan akses kesehatan pada RSUD Yuliddin Away. “Itu alasan mengada-ada yang merugikan masyarakat dan membuat malu Gubernur di mata rakyat Barat Selatan,” ujarnya, Senin, 29 September 2025.

GerPALA mendesak Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), segera mencopot Kepala BPBJ Aceh. Menurut mereka, keputusan membatalkan tender lanjutan pembangunan rumah sakit itu tidak hanya menghambat akses kesehatan, tetapi juga memperlihatkan adanya potensi persekongkolan pejabat dalam proses lelang. “Jangan korbankan rakyat empat kabupaten di wilayah selatan hanya karena persekongkolan pejabat lelang. Jika Mualem diam, publik bisa menilai adanya pembiaran atau bahkan restu gubernur terhadap pembatalan proyek vital ini,” tegas Fadhli.

Secara regulasi, pembatalan tender hanya dapat dilakukan jika ditemukan pelanggaran prinsip pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 63 jelas menyebut pembatalan hanya sah jika ada penyimpangan prosedur, dokumen lelang bermasalah, atau indikasi persekongkolan. Jika alasan pembatalan tidak dijelaskan secara transparan, maka keputusan itu justru menyalahi prinsip keterbukaan dan akuntabilitas yang menjadi dasar tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam kerangka filosofis, pengadaan barang dan jasa publik bukan sekadar proses administratif, melainkan bentuk nyata kontrak sosial antara negara dan rakyat, dimana uang publik harus kembali dalam bentuk layanan publik yang nyata. Ketika prosedur dijadikan tameng untuk menghalangi pembangunan fasilitas kesehatan, maka negara abai menjalankan mandat konstitusi yang menjamin hak atas kesehatan sebagaimana termaktub dalam Pasal 28H UUD 1945.

RSUD Yuliddin Away adalah rumah sakit rujukan utama bagi setidaknya empat kabupaten di wilayah Barat Selatan Aceh, yaitu Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, dan Subulussalam. Dengan kapasitas 285 tempat tidur, rumah sakit ini kerap mengalami kelebihan pasien. Data Dinas Kesehatan Aceh Selatan mencatat rujukan pasien dari kawasan ini mencapai lebih dari 18 ribu kasus per tahun. Pembangunan lanjutan RSUD Yuliddin Away sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh dan tercantum dalam DIPA tahun 2025, sehingga memiliki legitimasi hukum dan alokasi anggaran yang jelas. Pembatalan tender berarti menunda penyediaan layanan kesehatan yang lebih layak bagi masyarakat yang selama ini menunggu kehadiran rumah sakit regional modern.

GerPALA menduga ada permainan oknum yang sengaja membatalkan proyek tersebut. Mereka mendesak aparat penegak hukum turun tangan membongkar indikasi persekongkolan. Dalam praktik pengadaan, persekongkolan tender termasuk tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor. “Jika benar ada kepentingan gelap yang mengorbankan layanan kesehatan publik, maka itu bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan tindak pidana serius,” ucapnya.

Lanjut Irman, kasus ini sekaligus menjadi ujian kepemimpinan bagi Gubernur Mualem. Publik menanti apakah Mualem berani mecopot Plt Karo BPBJ yang dianggap lambat, lalai atau bahkan bermain di balik proses lelang. Jika dibiarkan, bukan hanya citra gubernur yang tercoreng, tetapi juga kredibilitas pemerintah Aceh dalam mengelola proyek strategis daerah. Keberanian mencopot pejabat bermasalah akan menjadi cermin kepemimpinan yang sesungguhnya. Seperti diingatkan John Locke, legitimasi kekuasaan hanya berlaku jika negara menjalankan kewajibannya melindungi hak dasar warga. Hak atas kesehatan adalah salah satunya. “Kini bola berada di tangan Mualem memilih berpihak pada rakyat Barat Selatan yang menunggu rumah sakit regional atau membiarkan pejabat birokrasi berlindung di balik alasan prosedural,” pungkasnya.(RIL)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…