Home » Aceh » GerPALA Sinyalir Permainan Soal Perizinan PT ALIS, Lahan Digarap Sebelum Izin HGU Diterbitkan

GerPALA Sinyalir Permainan Soal Perizinan PT ALIS, Lahan Digarap Sebelum Izin HGU Diterbitkan

IMG-20250709-WA0007

ACEH SELATAN- Menggunakan dalih telah izin budidaya dan izin land clearing tanpa adanya hak guna usaha (HGU) terlebih dahulu adalah salah satu bukti bahwa ada persoalan serius yang dilakukan oleh PT Aceh Lestari Indosawita(PT ALIS).

Hal itu disampaikan Koordinator Gerakan Pemuda Negeri Pala (GerPALA) Fadhli Irman, Rabu 9 Juli 2025 menanggapi pernyataan Dirut PT ALIS, Hendi.

“Poin yang dapat kita ambil dari pernyataan Dirut PT ALIS di media bahwa secara langsung membenarkan bahwa PT Alis telah menggarap 40 Ha dari 1.367,547 Ha lahan tersebut dengan dalih sudah mengantongi Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) dan izin Land Clearing (LC),” ungkapnya.

Menurut Fadhli Irman, pernyataan tersebut semakin memperkuat bahwa adanya indikasi permainan dalam perizinan, pasalnya syarat memperoleh IUP-Budidaya itu sendiri adalah HGU. “Tentunya ini aneh bin ajaib, status lahannya belum jelas penguasaannya, sementara izin land clearing dan izin budidaya (IUP-B) sudah diterbitkan. Perlu dipertanyakan ada permainan apa dibalik semua ini,” ujarnya.

Lanjut Irman, HGU merupakan dasar hukum kepemilikan dan penguasaan lahan yang sah, sehingga menjadi prasyarat untuk kegiatan usaha perkebunan. Kegiatan perkebunan tanpa HGU dianggap melanggar hukum dan berpotensi menimbulkan masalah secara hukum. “Berdasarkan peraturan perundang-undangan, izin budidaya dan land clearing baru bisa diproses setelah pemegang hak atas tanah memiliki HGU. Dalam pengurusan izin adalah HGU terlebih dahulu. Setelah HGU terbit, baru bisa diurus izin budidaya dan land clearing. Jadi, tentunya jadi pertanyaan bagaimana mungkin sebuah perusahaan perkebunan mengantongi IUP-B dan izin land clearing (LC) jika belum memiliki HGU, disini kita melihat adanya indikasi cacat hukum secara perizinan dan bisa saja ada permainan yang melibatkan pihak tertentu. Sehingga kita meminta pihak penegak hukum untuk membongkar semua indikasi praktek culas itu,” tegasnya.

Irman menjelaskan, salah satu syarat bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit wajib memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU). Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 05 tahun 2019 mengenai Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian. Permentan ini mengakomodir putusan MK nomor 138 tahun 2015 mengenai pengujian UU Perkebunan nomor 39 tahun 2014. Permentan yang ditandatangani Amran Sulaiman pada 14 Januari 2019 ini menegaskan kepemilikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) budidaya tidak akan berlaku apabila kebun belum berstatus Hak Guna Usaha (HGU).

“Tentunya sangat ironis, jika status penguasaan lahan berupa HGU saja belum dikantongi, lalu menyatakan sudah mengangi IUP B dan izin land clearing. Tentunya ada kejanggalan dalam persoalan ini yang patut dipertanyakan oleh publik,” sebutnya.

Fadhli Irman meyakini bahwa di era kepemimpinan Presiden Prabowo praktek-praktek pelanggaran hukum oleh perusahaan perkebunan sawit seperti ini tidak dibenarkan, bahkan Presiden Prabowo sudah membentuk Satgas Garuda untuk menggelar operasi penertiban kebun sawit ilegal. “Jangan sampai ada permainan yang melanggar aturan dan merugikan negara dan masyarakat, untuk itu kita meminta Aparat Penegak Hukum(APH) bertindak tegas dan membongkar persoalan ini secara tuntas tanpa pandang bulu,”tegasnya.(Ril)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…