Home » Daerah » GerPALA Dukung Bupati H Mirwan MS Benahi Tata Kelola Pertambangan di Aceh Selatan

GerPALA Dukung Bupati H Mirwan MS Benahi Tata Kelola Pertambangan di Aceh Selatan

IMG-20250724-WA0006(1)

ACEH SELATAN – Gerakan Pemuda Negeri Pala (GerPALA) secara tegas menyatakan dukungannya kepada Bupati Aceh Selatan untuk melakukan pembenahan tata kelola pertambangan di Aceh Selatan, mengingat selama ini pemberian rekomendasi kepada perusahaan sektor pertambangan di daerah berjuluk negeri pala tersebut tersebut terkesan terlalu bar-bar sehingga pada akhirnya merugikan rakyat dan daerah.

Hal itu disampaikan Koordinator GerPALA, Fadhli Irman melalui keterangan tertulis, Kamis 24 Juli 2025.

Irman menyebutkan, berdasarkan data Dinas ESDM Aceh hingga Juni 2025, setidaknya terdapat 7 (tujuh) perusahaan yang telah diberikan izin eksplorasi oleh Pemerintah Aceh dengan total luas eksplorasi mencapai 6.622,37 Ha di Aceh Selatan, 1(satu) KSU yang sudah memiliki IUP Operasi Produksi seluas 200 Ha dan 2 perusahaan yang sudah dicabut IUPnya oleh Pemerintah dengan luas garapan mencapai 1.000 Ha.

“Bayangkan saja ribuan Ha lahan di Aceh Selatan ternyata sudah masuk dalam peta pengelolaan perusahaan pertambangan, ini jumlah yang sangat fantastis,” ungkap Fadhli Irman.

Dia menjelaskan, di dalam baik itu di dalam undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maupun di dalam qanun Aceh nomor 15 tahun 2017 tentang perubahan Qanun Aceh nomor 15 tahun 2017 tentang Pengelolaan tentang Pertambangan Mineral dan Batubara secara jelas termaktub bahwa wilayah pertambangan itu terdiri wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) dan wilayah pertambangan rakyat (WPR). Namun, selama ini di Aceh Selatan khususnya semua WP justru dikuasai WIUP.

“Jika tidak ditata dan dikelola dengan baik maka nantinya semua wilayah pertambangan justru dikuasai oleh perusahaan/corporate, sementara lahan bagi masyarakat untuk WPR dan keterdiaan lokasi BUMD untuk memperoleh WIUPK justru akan sangat sulit didapatkan ke depannya. Dampaknya, keadilan dalam pengelolaan pertambangan sebagaimana amanah undang-undang itu akan sulit terwujud,”ujarnya.

Lanjut Irman, tata kelola tambang yang amburadur akan merugikan daerah dan masyarakat, dimana sumber daya alam kita diambil sementara rakyat dan daerah justru dirugikan. “Kita sebagai masyarakat Aceh Selatan tidak anti investasi, namun kita berharap investasi yang hadir juga dapat memberikan manfaat ke masyarakat dan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), sehingga daerah semakin maju dan rakyat juga kian sejahtera. Bukan malah sebaliknya, rakyat hanya menjadi korban dari aktivitas perusahaan tambang belaka,” ucapnya.

Menurut GerPALA, surat Bupati Aceh Selatan nomor 540/791 tanggal 18 Juli 2025 dengan perihal pemberitahuan tentang rekomendasi izin usaha pertambangan yang mengharuskan keuchik dan camat melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bupati sebelum mengeluarkan rekomendasi usaha pertambangan merupakan langkah awal yang baik dan bijaksana untuk menata kembali sektor pertambangan di Aceh Selatan. “Jangan sampai asal ada masuk perusahaan, keuchik dan camat memberikan rekomendasi, tanpa ada pengkajian lebih lanjut, agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari ketika perusahaan mulai beroperasi tanpa adanya dampak positif bagi masyarakat dan daerah, bahkan menimbulkan dampak negatif yang merugikan rakyat dan daerah,” sebutnya.

Selain itu, GerPALA juga mendukung kebijakan tegas Bupati Aceh Selatan yang menghentikan sementara aktivitas KSU Tiega Manggis dan PT PSU guna dilakukan evaluasi. “Sebagaimana amanah qanun Aceh nomor 15 tahun 2017 j.o qanun Aceh nomor 15 tahun 2013 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maka sudah seyogyanya Bupati melakukan evaluasi terkait kepatuhan perusahaan pertambangan(pemilik IUP) terhadap peraturan, jika memang perusahaan melakukan pelanggaran atau terbukti tidak memenuhi kewajibannya, maka Bupati bisa saja mengeluarkan rekomendasi pencabutan IUP,” katanya.

Di samping itu, kata Irman, Bupati Aceh Selatan juga diharapkan dapat mengevaluasi semua IUP Eksplorasi yang telah dikeluarkan untuk wilayah Aceh Selatan, sehingga tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Berdasarkan Qanun Aceh 15 tahun 2013 junto Qanun nomor 15 tahun 2017 tentang pertambangan mineral dan batu bara Pemilik IUP Eksplorasi memiliki kewajiban diantaranya menyampaikan rencana jangka panjang kegiatan eksplorasi dan/atau studi kelayakan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum dimulainya tahun takwim, pemegang IUP harus melaporkan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi, dan kewajiban keuangan terkait dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, seperti pembayaran royalti dan pajak. Jika terbukti tidak menjalankan kewajibannya, maka Bupati juga dapat mengeluarkan rekomendasi untuk pencabutan IUP Eksplorasi terhadap perusahaan tersebut,”paparnya.

GerPALA berharap dengan dilakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola pertambangan dapat memaksimalkan sektor pertambangan di Aceh Selatan untuk peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat. “Kita menyarankan agar bekas WIUP PT BMU dan PT MMU seluas 1000 Ha yang telah dicabut izinnya oleh Pemerintah Aceh, nantinya dapat dikelola langsung oleh BUMD dalam rangka peningkatan PAD,” ujarnya lagi.

GerPALA menilai, dengan pembenahan tata kelola pertambangan di Aceh Selatan dapat mengakhiri mimpi buruk rakyat Aceh Selatan yang sudah berlangsung selama belasan tahun. “Jangan lagi ada istilah buya lam krueng teudong-dong, buya tamong meuraseuki atau istilah pengusaha tambang ambil emas dan Besi, rakyat makan debu,”tegasnya.

Berdasarkan data publikasi Dinas ESDM Aceh berikut Pemilik IUP Eksplorasi Komoditas Mineral dan Batubara di Aceh Selatan :

1. PT Aceh Selatan Emas dengan Nomor : 545/DPMPTSP/1957/IUP-EKS/2022, seluas 1.648 Ha (komoditas emas);
2. PT Bersama Sukses Mining dengan nomor izin : 545/DPMPTSP/882/IUP-EKS/2024, seluas 752,4 Ha (Komoditas Emas);
3. PT Samasama Praba Denta, dengan nomor izin: 545/DPMPTSP/158/IUP-EKS/2024, seluas 605 Ha (Komoditas Emas);
4. PT Acsel Makmur Alam, dengan nomor izin : 545/DPMPTSP/408/IUP-EKS/2024, seluas 577,37 Ha (komoditas emas);
5. PT. Kotafajar Limestone Persada, dengan nomor izin : 540/DPMPTSP/1335/IUP-EKS/2022, seluas 1.800 Ha (Komoditas Batu Gamping untuk Industri Semen);
6. PT Kotafajar Lempung Persada, dengan nomor izin : 540/DPMPTSP/144/IUP-EKS/2022, seluas 345 Ha (Komoditas Clay);
7. PT Aceh Bumoe Pusaka, dengan nomor izin : nomor izin : 545/DPMPTSP/719/IUP-EKS/2024, seluas 894,6 Ha (Komoditas Bijih Besi).(Red)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…