ACEH BARAT – Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syahputra mendesak pihak aparat penegak hukum (APH) untuk segera memanggil perusahaan tambang batubara PT AJB dan juga pihak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat guna dimintai klarifikasi atas dugaan gratifikasi dari perusahaan tambang tersebut.
Edy Syahputra mengatakan dari informasi dan juga berita yang di dapatkannya, ada beberapa lembar kertas gift voucher Rp. 50 ribu untuk bisa berbelanja di salah satu mall pusat pembelajaan.
“Ada bukti foto yang kami dapatkan, berdasarkan pengakuan dari salah satu anggota dewan yang menolak pemberian voucher itu,”kata Edy Syahputra, Rabu (24/4).
Atas hal itu, dirinya menilai, bahwa pemberian gift voucher tersebut adalah bagian dari gratifikasi yang diduga coba dilakukan oleh perusahaan tambang kepada anggota dewan.
“Tentunya, pemberian ini, menurut kami akan menimbulkan konflict of interest dalam urusan persoalan tambang batubara, apalagi perusahaan tersebut sedang disorot akan penggunaan jalan hauling yang melintasi jalan kabupaten dan juga aktifitas hauling batubara yang menggunakan truck tersebut,”ujar Edy Syahputra.
“Kita mendorong, supaya APH segera memanggil pihak terkait, kemudian ditemukan titik terang atas gift vocuher dari perusahaan tambang tersebut,”harap Edy Syahputra.
Kata Edy Syahputra, hal ini patut di ingat bahwa bagaimanapun gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
Edy menjelaskan, gratifikasi termasuk tindak pidana dimana landasan hukumnya telah diatur dalam UU 31/1999 dan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
“Dimana dalam Pasal 12 disebutkan bahwa penerima gratifikasi diancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan/atau paling lama seumur hidup dan/atau denda paling sedikit 200 juta rupiah dan/atau paling banyak 1 miliar rupiah,”ungkap Edy Syahputra.
Setelah itu, Gratifikasi dilarang karena dapat mendorong pegawai negeri bersikap tidak obyektif, tidak adil dan tidak professional. Kemudian, pegawai negeri atas penyelenggara negara tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
Misalnya dalam kasus gift voucher oleh perusahaan tambang batubara seperti yang diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRK Aceh Barat. Selain dalam UU Tipikor tersebut, aturan lain tentang larangan menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain juga diatur dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dimana dalam Pasal 208 ayat (3), acara tegas berbunyi ‘Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi,”imbuh Edy Syahputra.
Kemudian, pemanggilan para pihak terkait oleh APH akan menjelaskan duduk perkara pemberian gift vocuher tersebut. Menurut Edy Syahputra Ini penting, guna menyikapi tujuan atau motif pemberian, atau adanya sifat timbal balik yang diduga guna memuluskan sesuatu hal, atau motif lainnya.
“Tujuannya publik bisa menilai, bahwa anggota parlemen (dewan) masih amanah dalam menjalankan fungsi legislasi atau fungi pengawasan dan berpihak kepada suara rakyat,” tutupnya.(AF).








