Home » Aceh » Gedung DPR Didemo, Byond BSI yang Mencekam

Gedung DPR Didemo, Byond BSI yang Mencekam

images - 2025-09-02T092944.056

JAKARTA– Hari ketika jalanan di depan DPR dipenuhi pekik massa, dunia digital warga Aceh ikut berteriak, meski tanpa pengeras suara. Bukan lagi hanya soal pasal, regulasi, atau janji manis politik, melainkan soal aplikasi perbankan yang tak kunjung bisa dibuka. Byond BSI kembali ngambek, persis pada 2 September 2025 pagi, seakan ikut berdemo dari balik layar ponsel.

“Silakan menunggu, dan tekan tombol kembali.” Begitu pesan singkat yang muncul, lebih menakutkan ketimbang spanduk massa di Senayan. Tak cukup sampai di situ, layar ponsel juga menampilkan kalimat manis yang bagi banyak warga terasa getir: “Mohon kembali lagi nanti, ya! Saat ini Beyond dalam pemeliharaan sistem untuk meningkatkan layanan agar lebih optimal.”

Kata menunggu dan pemeliharaan sistem dalam dunia perbankan digital bisa berarti apa saja, mulai gaji yang tak bisa ditarik, transaksi yang gagal, atau kebutuhan harian yang tertunda. Bagi banyak warga Aceh, kalimat itu terasa seperti satire paling telak: mereka harus menunggu uang mereka sendiri, di negeri yang katanya sedang berpacu mengejar ekonomi digital.

Di media sosial hingga warung kopi, protes berseliweran. Timeline berubah jadi ruang rapat darurat, ada yang menyindir, ada yang marah, ada pula yang menuliskan doa bercampur makian. “Kalau uang kami ada di celengan ayam, mungkin lebih cepat dicairkan,” kata seorang warga pengguna Byond BSI di salah satu warung kopi.

Aplikasi perbankan sejatinya adalah jantung ekonomi digital. Sekali ia macet, denyut keseharian warga ikut terganggu. Bayangkan pedagang kecil yang harus menerima pembayaran via transfer, mahasiswa yang dikejar deadline uang kuliah, atau ibu rumah tangga yang hendak membeli beras. Semua dipaksa menekan tombol kembali, seakan sistem sedang bercanda dengan perut orang banyak.

Ironinya, di saat Gedung DPR dijejali orasi tentang keadilan, di layar ponsel rakyat muncul orasi digital berbunyi “Mohon kembali lagi nanti, ya!” Satu di jalan, satu di genggaman, sama-sama membuat rakyat menahan amarah.

Seperti kata Tan Malaka dalam Madilog, logika harus berpijak pada realitas material. Realitasnya, di Aceh hari itu, rakyat bukan hanya dibatasi ruang protes oleh aparat, tapi juga dibatasi akses ke uangnya sendiri oleh sistem digital yang down. Bila Sun Tzu hidup di era aplikasi, mungkin ia akan menulis bab khusus “Jangan biarkan musuh mengendalikan dompet rakyat, sebab di situlah letak kedaulatan.”

Byond BSI kembali menjanjikan perbaikan, tapi janji, seperti biasa, lebih cepat ditulis daripada ditepati. Rakyat hanya bisa menunggu sambil memelototi layar ponsel, berharap keajaiban lebih cepat datang ketimbang notifikasi error.

Di Senayan, suara massa akhirnya reda. Di Aceh, suara protes digital terus bergema. Dan manajemen BSI, entah sadar atau tidak, terus mencetak reputasi baru, sebagai aplikasi yang paling sering meminta rakyat untuk “kembali lagi nanti.”(RED)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…