ACEH JAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya menggelar Rapat Paripurna Persidangan Tahun 2024–2025, Jumat, 1 Agustus 2025, di Gedung DPRK setempat. Dalam rapat tersebut, Fraksi Partai Aceh menyampaikan pandangannya terhadap laporan Panitia Khusus (Pansus) DPRK Aceh Jaya.
Pemaparan Fraksi Partai Aceh yang dibacakan oleh Usman Id, menyoroti sejumlah persoalan mendesak, terutama di sektor pelayanan kesehatan. Ia mengungkapkan bahwa beberapa puskesmas masih menerima obat-obatan yang sudah mendekati masa kedaluwarsa (expired date). Selain itu, ditemukan mobil ambulans yang tidak dapat beroperasi karena kondisi kendaraan yang sudah tidak layak dan tidak tersedia anggaran pemeliharaan.
“Khusus di Puskesmas Lageun, tersedia dua unit ambulans, namun hanya memiliki satu sopir. Kami meminta Dinas Kesehatan untuk segera menyesuaikan personel, yakni satu mobil harus disertai satu pengemudi,” ujarnya.
Selain masalah di sektor kesehatan, Fraksi Partai Aceh juga menyoroti temuan Pansus di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) terkait kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya terkait pengelolaan alat berat jenis excavator milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang sejak Agustus 2023 dialihkan pengelolaannya ke BPKK.
“Selama lebih kurang 11 bulan dikelola BPKK, excavator DLH hanya menghasilkan PAD sebesar Rp 9.600.000. Hal yang sama terjadi pada excavator milik PUPR yang juga dikelola BPKK selama 13 bulan dan menghasilkan PAD yang sama, padahal alat berat tersebut digunakan secara aktif di lapangan,” jelas Usman.
Fraksi Partai Aceh juga mencatat ketimpangan antara pendapatan dan anggaran pemeliharaan alat berat di DLH. Tercatat, anggaran pemeliharaan mencapai Rp 109.815.000, sedangkan PAD yang diterima hanya Rp 9.600.000, yang dinilai tidak sebanding.
Di sisi lain, Fraksi Partai Aceh menyoroti belum tercapainya target retribusi penggunaan kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan dan Pertanahan. Dari target Rp 713.200.000, yang terealisasi hanya Rp 384.458.000.
“Maka kami mendesak Dishubtan agar segera mencari strategi yang lebih optimal dalam meningkatkan PAD. Aset-aset yang sudah tidak layak pakai juga sebaiknya segera dilelang agar tidak membebani anggaran pemeliharaan,” tambahnya.
Fraksi Partai Aceh juga meminta Dinas Perhubungan untuk mengaktifkan kembali lampu jalan yang tidak berfungsi, terutama di kawasan ramai seperti Jalan Dua Jalur Gerbang Raja Sejati di Kota Calang.
Sementara itu, RSUD Teuku Umar juga menjadi sorotan. Fraksi Partai Aceh meminta agar kualitas makanan pasien diperhatikan, baik dari segi gizi maupun kebersihan. PAD RSUD Teuku Umar dilaporkan mencapai 89,19 persen dari target, yakni sebesar Rp 45.077.647.737 dari target Rp 50.538.155.972. Fraksi menilai capaian ini harus dipertahankan dan ditingkatkan.
“Kondisi fiskal Kabupaten Aceh Jaya saat ini belum dalam keadaan baik. Ini menjadi tantangan besar dalam pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan PAD. Namun dari berbagai temuan yang disampaikan, kami melihat belum adanya keseriusan bersama dalam mengoptimalkan pendapatan daerah. Capaian PAD di banyak instansi masih jauh dari harapan,” tutup Usman. (SN)








