Home » Politik » Forum LSM Temukan Indikasi Keterlibatan Aparatur dan Pendamping PKH Bermain di Pilkada Aceh Selatan

Forum LSM Temukan Indikasi Keterlibatan Aparatur dan Pendamping PKH Bermain di Pilkada Aceh Selatan

IMG-20241115-WA0075

Tapaktuan – Pemantauan yang sudah dilakukan Forum LSM Aceh pada Pilkada Aceh Selatan menemukan sejumlah data cukup mengejutkan. Lembaga ini menemukan kasus sejumlah keuchik ( kepala desa) yang mendapat tekanan untuk mengarahkan warganya memilih kandidat tertentu. Tekanan itu dilakukan tidak hanya oleh aparat setempat, tapi juga tenaga pendamping program Keluarga Sejahtera (PKH).

Tenaga pendamping PKH ini umumnya bermain di desa-desa yang penduduknya banyak menerima progam bantuan social dari pemerintah. Petugas PKH itu mempengaruhi warga penerima manfaat untuk memilih kandidat yang pernah berkuasa. Jika tidak, paket bantuan Pemerintah yang selama ini disalurkan kepada warga tersebut akan dihentikan. 

Pendamping PKH adalah petugas non ASN yang selama ini membantu penyaluran bantuan social dari pemerintah bagi warga miskin.

Para keuchik dan warga yang mengaku mendapat tekanan itu berada di wilayah Kecamatan Labuhan Haji, Kecamatan Kluet Selatan, Kluet Utara, dan Kecamatan Tapaktuan. Sekjen Forum LSM Aceh Sudirman sudah melakukan cross check terhadap kasus itu.

“Benar kita menemukan ada sejumlah keuchik yang mendapat tekanan dari aparat keamanan untuk mengarahkan warganya memilih kandidat tertentu,” ungkap Sudirman, Rabu 20 November 2024.

 Menurut Forum LSM Aceh, uumnya tekanan itu mengarahkan agar para keuchik mendukung pasangan calon incumbent. “Tekanan seperti ini kita harapkan segera dihentikan,” tegas Sudirman.  

Untuk itu, Sudirman meminta Bawaslu dan Polres Aceh Selatan memperkuat pengawasan agar Pilkada Aceh Selatan berjalan lebih jujur dan adil. Forum LSM saat ini sedang mengumpulkan sejumlah bukti dan saksi terkait kasus pelanggaran Pilkada itu. 

“Sebagai pemantau, kita juga akan mengadu ke lembaga terkait atas fakta yang kita temukan di lapangan. Saat ini kita sedangkan mengumpulkan bukti dan saksi, ” tambah Sudirman.  

Data sementara yang sudah dikumpulkan Forum LSM Aceh adalah temuan enam kasus pelanggaran di wilayah itu. Termuan itu berdasarkan hasil pemantauan dari relawan yang sudah bekerja di lapangan.  

Di masing-masing kecamatan, Forum LSM Aceh menempatkan sekitar tiga orang pemantaunya. Relawan pemantau ini akan bekerja hingga tahap penghitungan suara selesai di tingkat kecamatan. 

Sejak relawan pemantau terjun ke lapangan, Forum LSM sudah menerima sejumlah pengaduan terkait kecurangan Pemilu di Aceh Selatan. Bahkan ada kasus seorang anggota Tim sukses pasangan calon 02 yang mengaku diancam oleh anggota tim sukses dari kandidat lain ia dinilai karena terlalu agresif mempromosikan kandidatnya. 

Tim sukses paslon nomor 2 itu kebetulan seorang wanita dan merupakan WNI keturunan. Ia bekerja sepenuh hati untuk mendukung paslon yang dibelanya. Tidak disangka, aksinya itu justru mendapat perlawanan dari tim pendukung paslon lainnya.

“Bahkan sampai-sampai wanita itu diancam mau dibunuh jika tidak menghentikan aksinya. Hal-hal seperti ini tidak bisa dibiarkan,” kata Sudirman. Wanita tersebut sempat mengalami trauma karena merasa hak politiknya telah dikebiri. 

Forum LSM Aceh mendapatkan sejumlah bukti kalau Paslon nomor 2 di Pilkada Aceh Selatan paling banyak mengalami tekanan. Bisa jadi karena pasangan ini dianggap paling populer sehingga memberi ancaman bagi paslon lainnya.

Secara keseluruhan ada empat pasangan calon yang bersaing di Pilkada Aceh Selatan, yakni paslon nomor 1, Darmansah – Sudirman yang didukung Partai Nasdem, Partai Darul Aceh dan Partai Ummat. Paslon nomor 2, Mirwan – Baital Mulkadi mendapat dukungan dari sejumlah partai nasional dan partai local, yakni Partai Gerindra, Golkar, PKB, PAN, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), PDIP, Gelora, Hanura, dan satu partai lokal, Partai Adil Sejatera (PAS) Aceh. 

Adapun Paslon nomor 3 adalah pasangan incumbent, Amran SH-Akmal AH yang didukung partai local, yakni Partai Aceh dan Partai Nasional Aceh. Sedangkan paslon nomor 4 yakni pasangan Hendri Yono -Mirwan maju melalui jalur perseorangan ( non partai). (Red)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…