Home » Daerah » Forum LSM Aceh Ajak Masyarakat Aceh Ramai-ramai Pantau Pilkada di Semua Daerah

Forum LSM Aceh Ajak Masyarakat Aceh Ramai-ramai Pantau Pilkada di Semua Daerah

IMG-20241126-WA0044

ACEH SELATAN- Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak Rabu 27 November 2024 untuk memilih memimpin 543 kepala Pemerintahan di 543 daerah di seluruh Indonesia sudah di depan mata. Forum LSM Aceh merupakan salah satu lembaga yang telah terakreditasi untuk memantau Pilkada di Provinsi Aceh.  

Lembaga ini akan mengerahkan 1.500 relawan terlatih untuk disebar di berbagai wilayah guna memantau proses demokrasi yang berlangsung di tingkat provinsi dan 23 kabupaten/kota. 

Meski demikian, Sekjen Forum LSM Aceh, Sudirman mengatakan, relawan pemantau mereka tidak mungkin bisa bekerja di semua daerah mengingat terbatasnya relawan yang bekerja.  

Oleh karena itu Forum LSM mengajak masyarakat Aceh untuk beramai-ramai memantau setiap proses yang terjadi selama Pilkada tersebut. Jika ada hal yang janggal, silahkan catat dan laporkan ke lembaga pengawas Pilkada (Panwaslih) setempat.

“Warga juga punya hak memantau dan punya hak untuk melaporkan pelanggaran atau kecurangan yang terjadi. Peran pemantuan dari warga merupakan gambaran partisipasi public dalam memperkuat demokrasi di negeri ini,” kata Sudirman dalam pertemuan pemantau yang dilaksankaan di Tapaktuan, Selasa (26/11/2024).

Dijelaskan Sudirman, salah satu elemen dan indikator yang paling mendasar dari keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Pilkada yang demokratis adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam tahapan-tahapan Pilkada melalui kegiatan pemantauan. Peran dan partisipasi masyarakat itu merupakan hal yang sangat penting. 

“Pemantauan masyarakar bertujuan mendorong aktif kegiatan demokrasi untuk semua proses kepemiluan. Kepentingan fokus partisipasi menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa,” ujarnya.

Yang dimaksud partisipasi dalam Pilkada ini, tambah Sudirman, adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan daerah secara langsung guna memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). 

Kegiatan itu mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct action-nya, dan sebagainya.

“Secara prinsipil, demokrasi merupakan partisipasi seluruh rakyat dalam mengambil keputusan. Jadi rakyat semestinya tidak perlu ragu untuk terlibat dalam pemantauan,” kata Sudirman.

Khusus untuk Pilkada Aceh, pemantauan Pilkada sangat dibutuhkan mengingat ancaman kecurangan terhadap proses demokrasi itu sangat besar. Aceh bahkan termasuk wilayah yang cukup rawan pada Pilkada 2024 ini. 

Sampai-sampai ada hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang meragukan KIP Aceh mampu melaksanakan Pilkada. Hakim MK itu adalah, Arief Hidayat, yang mengaku memberikan perhatian khusus terhadap Pilkada Aceh pada tahun ini. Hal itu didasari tingginya potensi kecurangan yang terjadi di lapangan.

Ancaman kecurangan pada Pilkada Aceh tidak hanya menyangkut integritas pelaksana Pilkada, tapi juga ancaman kekerasan dari sekelompok orang yang kerap memaksakan kehendaknya. Di samping itu, politic uang juga menjadi persoalan serius. 

Forum LSM Aceh telah melatih sejumlah relawannya untuk melakukan pemantauan di Kawasan rawan, terutama di wilayah pesisir Timur. 

Sedangkan untuk wilayah pantai barat, Forum LSM mengususkan diri memantau Pilkada di Kabupaten Aceh Selatan. 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…