Presentatif.Com || Kutacane– Forum Membangun Desa (FORMADES) Aceh Tenggara mendesak PT. Hutama Karya untuk memutuskan kontrak dengan vendor pembangunan Bronjong karena diduga banyaknya masalah.
Muhammad Masir, ST Ketua Dewan Pimpinan Cabang Forum Membangun Desa (DPC-FORMADES) Kabupaten Aceh Tenggara kembali menyampaikan kepada PT. Hutama Karya melalui media ini. ”Permasalahan pada pekerjaan proyek bronjong di Aceh Tenggara yang sedang di kerjakan pada saat ini tahun 2026 Diduga bayak masalah, mulai dari masalah teknis di lapangan hingga dugaan penyimpangan administrasi dan material.” ujarnya
Pemasangan kawat bronjong yang tidak rapi membuat struktur rentan terhadap erosi. Dugaan Dasar tanah yang tidak diratakan atau dipadatkan terlebih dahulu menyebabkan kegagalan struktur bronjong, penggunaan batu pengisi yang ukurannya terlalu kecil dan ada yang sangat besar atau tidak sesuai dengan standar teknis, ini bisa berpotensi mengurangi kekuatan struktur. sambung Masir
Bronjong sejatinya berfungsi untuk menstabilkan tebing dan mencegah longsor, mencegah debet air naik ke permukiman masyarakat, namun kesalahan teknis dan administratif akan mengakibatkan patal nantinya di kemudian hari meskipun proyek tersebut adalah proyek bencana/darurat, material bronjong tetap harus berasal dari sumber galian C yang sah (legal) dan memenuhi standar teknis untuk menjamin keamanan bangunan. Ujar Masir
Adapun persoalan yang kami temukan saat di lapangan kegiatan Proyek Bronjong Tersebut, kami tidak melihat adanya papan identitas proyek (papan plang) ini kan bisa menimbulkan indikasi penyimpangan anggaran, dan penggunaan batu yang diambil dugaan secara ilegal atau tanpa izin resmi dari lokasi sekitar pekerjaan. kata Masir
Secara aturan Hukum dan teknis konstruksi di indonesia, penggunaan Material galian C ( batu kali/batu gunung ) yang legal wajib di penuhi dalam proyek bronjong, termasuk proyek penanggulangan bencana (pascabencana) meskipun proyek bencana bersifat darurat atau mendesak, Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 serta material yang digunakan harus memenuhi spesifikasi teknik (SNI) agar struktur kuat menahan erosi dan longsor.
Lanjut Masir, Kami minta kepada PT. Hutama Karya secepatnya memutuskan kontrak dengan vendor pekerjaan bronjong di wilayah Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara karna tidak memenuhi wanprestasi dan kami menduga pihak vendor haya mementingkan keuntungan dari pekerjaan proyek untuk pribadi Kami sudah mempertayakan langsung dengan pihak pengelola Galian C di Aceh Tenggara seperti PT. Nawi sekedang grup beralamat kelapa gading beliau menyampaikan tidak ada satupun vendor datang untung mengurus adminitrasi Galian C untuk kegiatan proyek bronjong tersebut. Seharusnya sebelum memulai pekerjaan proyek siapkan dulu legalitas Material, mitigasi dampak, standar teknis bronjong, karna proyek bencana tetap perlu legalitas. Tutup Masir








