Home » Uncategorized » FORMADES Aceh Tenggara Desak PT Hutama Karya Putus Kontrak Vendor Proyek Bronjong Bermasalah

FORMADES Aceh Tenggara Desak PT Hutama Karya Putus Kontrak Vendor Proyek Bronjong Bermasalah

IMG-20260502-WA0020

Presentatif.Com || Kutacane– Forum Membangun Desa (FORMADES) Aceh Tenggara mendesak PT. Hutama Karya untuk memutuskan kontrak dengan vendor pembangunan Bronjong karena diduga banyaknya masalah.

Muhammad Masir, ST Ketua Dewan Pimpinan Cabang Forum Membangun Desa (DPC-FORMADES) Kabupaten Aceh Tenggara kembali menyampaikan kepada PT. Hutama Karya melalui media ini. ”Permasalahan pada pekerjaan proyek bronjong di Aceh Tenggara yang sedang di kerjakan pada saat ini tahun 2026 Diduga bayak masalah, mulai dari masalah teknis di lapangan hingga dugaan penyimpangan administrasi dan material.” ujarnya 

Pemasangan kawat bronjong yang tidak rapi membuat struktur rentan terhadap erosi. Dugaan Dasar tanah yang tidak diratakan atau dipadatkan terlebih dahulu menyebabkan kegagalan struktur bronjong, penggunaan batu pengisi yang ukurannya terlalu kecil dan ada yang sangat besar atau tidak sesuai dengan standar teknis, ini bisa berpotensi mengurangi kekuatan struktur. sambung Masir

Bronjong sejatinya berfungsi untuk menstabilkan tebing dan mencegah longsor, mencegah debet air naik ke permukiman masyarakat, namun kesalahan teknis dan administratif akan mengakibatkan patal nantinya di kemudian hari meskipun proyek tersebut adalah proyek bencana/darurat, material bronjong tetap harus berasal dari sumber galian C yang sah (legal) dan memenuhi standar teknis untuk menjamin keamanan bangunan. Ujar Masir

Adapun persoalan yang kami temukan saat di lapangan kegiatan Proyek Bronjong Tersebut, kami tidak melihat adanya papan identitas proyek (papan plang) ini kan bisa menimbulkan indikasi penyimpangan anggaran, dan penggunaan batu yang diambil dugaan secara ilegal atau tanpa izin resmi dari lokasi sekitar pekerjaan. kata Masir

Secara aturan Hukum dan teknis konstruksi di indonesia, penggunaan Material galian C ( batu kali/batu gunung ) yang legal wajib di penuhi dalam proyek bronjong, termasuk proyek penanggulangan bencana (pascabencana) meskipun proyek bencana bersifat darurat atau mendesak, Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 serta material yang digunakan harus memenuhi spesifikasi teknik (SNI) agar struktur kuat menahan erosi dan longsor.

Lanjut Masir, Kami minta kepada PT. Hutama Karya secepatnya memutuskan kontrak dengan vendor pekerjaan bronjong di wilayah Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara karna tidak memenuhi wanprestasi dan kami menduga pihak vendor haya mementingkan keuntungan dari pekerjaan proyek untuk pribadi Kami sudah mempertayakan langsung dengan pihak pengelola Galian C di Aceh Tenggara seperti PT. Nawi sekedang grup beralamat kelapa gading beliau menyampaikan tidak ada satupun vendor datang untung mengurus adminitrasi Galian C untuk kegiatan proyek bronjong tersebut. Seharusnya sebelum memulai pekerjaan proyek siapkan dulu legalitas Material, mitigasi dampak, standar teknis bronjong, karna proyek bencana tetap perlu legalitas. Tutup Masir

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…