Home » Politik » Faisal Basri Sebut Bansos Bentuk Politik Gentong Babi Jelang Pilpres 2024

Faisal Basri Sebut Bansos Bentuk Politik Gentong Babi Jelang Pilpres 2024

Ilustrasi-bantuan-sosial-bansos-Chris

JAKARTA_ Ahli yang dihadirkan oleh kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Faisal Basri mengatakan bantuan sosial (bansos) yang dibagikan rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan bentuk politik gentong babi atau pork barrel jelang Pilpres 2024.

Hal tersebut disampaikan Faisal dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (1/4).

Secara umum pork barrel di negara berkembang wujudnya berbeda dari negara maju karena pendapatan masyarakat yang masih rendah dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Di negara berkembang seperti Indonesia implementasi pork barrel biasanya berwujud bansos atau sejenisnya,” kata Faisal.

Pork barrel politics atau gentong babi politik adalah sebuah kiasan yang merujuk pada pengeluaran pejabat atau politisi untuk daerah pemilihannya sebagai imbalan atas dukungan politik, baik dalam bentuk kampanye atau suara pada pemilihan umum.

Faisal menyebut pork barrel menjelang Pilpres 2024 tak hanya bagi-bagi bansos atau uang, tetapi juga mobilisasi pejabat sampai ke tingkat bawah.

Ia mencontohkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membagikan bansos dengan mencatut nama Jokowi.

Faisal menganggap bahwa masyarakat tentunya tidak akan menolak bantuan yang diberikan masyarakat, namun hal ini tentunya dapat mempengaruhi subjektivitas dalam memilih.

“Sedemikian vulgarnya itu argumen argumennya untuk menjustifikasi orang terakhir menerima bansos itu sebelum ke bilik suara itu, itu yang diingat. Politik seperti ini membahayakan Indonesia,” ujarnya.

Faisal juga menyoroti kebijakan impor beras pada 2023 yang menurutnya janggal. Menurutnya, tahun itu Indonesia hanya mengalami kekurangan produksi beras sekitar 600-an ribu ton. Namun, pemerintah justru mengimpor sekitar 3 juta ton beras.

“Produksi beras cuma turun 600-an ribu ton. Tapi seolah-olah kita mau kiamat, diimpor lah 3 juta ton beras. Logikanya, kalau 3 juta ton beras ini digelontorkan di pasar tidak mungkin harga beras mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah pada bulan Februari lalu,” kata dia.

Dugaan Faisal, impor beras sengaja dibuat jauh melebihi kebutuhan agar ada sisa stok beras yang bisa dimanfaatkan saat pemilu.

“Impornya 3 juta ton padahal penurunan produksinya 600-an ribu ton….Jadi penuh dengan siasat yang menurut saya terlalu vulgar,” imbuhnya.

Sebelumnya, kubu Anies dan Ganjar menggugat hasil Pilpres 2024 ke MK. Mereka tidak terima dengan hasil Pilpres dan ingin Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dari kontestasi tersebut.

Baik kubu Ganjar maupun Anies, kedua menilai ada intervensi penguasa, presiden Jokowi dalam kemenangan Prabowo-Gibran. Mereka juga menilai ada Penyalahgunaan wewenang dengan pembagian bansos yang dilakukan Jokowi menjelang pemungutan suara.(CNN) 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…