Home » Aceh » Empat Terpidana Kasus Penyelundup Rohingya Dapat Bebas Bersayarat

Empat Terpidana Kasus Penyelundup Rohingya Dapat Bebas Bersayarat

20_38_22_Kasus-Polisi-dikeroyok

ACEH BARAT – Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Kelas II B Meulaboh telah mengeluarkan empat terpidana perkara penyelundupan imigran Rohingya di Aceh Barat, sesuai petikan Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024lPN Mbo Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh, bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Kamis, 24 Oktober 2024.

Kelapas Kelas II B Meulaboh, Akhmad Widodo, melalui Kepala Pengamanan Lapas (KPLP) Ganda Fernandy, mengatakan bahwa keempat terpidana selama ini telah menjalani kurungan penjara selama 2/3 dari masa tahanan.

“Telah memenuhi syarat administratif maupun substantif untuk menerima pembebasan bersyarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Ganda Fernandy.

Berdasarkan Salinan petikan putusan disebutkan, bahwa menyatakan Terdakwa 1 Herman Saputra bin Alm Ahmad Rani, Terdakwa 2 Muchtar bin Alm Abdulrani, Terdakwa 3 Harfadi M lqbal bin Zainuddin, dan Terdakwa 4 Erpan bin Alm M Syam.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penanggung jawab alat angkut yang sengaja turut serta menaikkan penumpang yang tidak melalui petugas pemeriksa pendaratan di Tempat Pemeriksaan imigrasi.

Lebih rinci, Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Herman Saputra bin Alm Ahmad Rani oleh dengan pidana penjara selama sati tahun dua bulan dan dijatuhi denda sebesar Rp 35 juta.

Sementara Terdakwa 2 Muchtar bin Alm Abdulrani, Terdakwa 3 Harfadi M lqbal bin Zainuddin, dan Terdakwa 4 Erpan bin Alm M Syam dijatuhi pidana penjara masing-masing selama satu tahun dan pidana denda sejumlah Rp15 juta.

“Saat ini mereka sudah bebas bersyarat dan tidak lagi di Lapas Meulaboh,” sebutnya.

Keempat terpidana didakwa melanggar Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena diduga menyelundupkan 72 etnis Rohingya ke perairan Aceh pada 21 Maret 2024. Sebagaimana Pasal 120 ayat (1) dan (2) dan/atau pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan atau Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHPidana

“Keempat terpidana juga telah membayarkan pidana denda yang dijatuhkan kepada masing-masing terpidana, sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” tutup Ganda. (Alfian) 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…