Home » Daerah » Ekskavator Tambang Ilegal Bersuara di Abdya, Aparat Dinilai Membisu

Ekskavator Tambang Ilegal Bersuara di Abdya, Aparat Dinilai Membisu

IMG-20251002-WA0061

ABDYA – Deru ekskavator terdengar hingga perbukitan Aceh Barat Daya (Abdya). Namun di tengah riuhnya aktivitas tambang ilegal, aparat penegak hukum justru dianggap bungkam. Koalisi Masyarakat Pejuang Keadilan (LSM KOMPAK) menilai diamnya aparat menandakan hukum hanya menjadi alat kompromi, bukan lagi instrumen keadilan.

Koordinator LSM KOMPAK, Saharuddin, menyebut praktik tambang ilegal sudah menjadi rahasia umum. Panitia Khusus (Pansus) DPRA pernah mengungkap keberadaan lebih dari seribu unit ekskavator di tambang emas ilegal di Aceh, dengan dugaan setoran mencapai Rp360 miliar per tahun kepada oknum aparat.

“Di Abdya, masyarakat sudah berkali-kali dihebohkan oleh aktivitas tambang emas ilegal di Alue Rimung, Blang Dalam, Krueng Sapi, hingga Sungai Ie Mirah. Tapi sampai hari ini, tidak ada satu pun ekskavator yang diamankan. Lalu, di mana komitmen Kapolres dan Kasat Reskrim?” ujar Saharuddin, Kamis, 2 Oktober 2025.

Ia menuturkan, laporan masyarakat kerap kandas di tengah jalan. Lebih parah lagi, informasi laporan justru bocor ke pihak yang dilaporkan. “Baru-baru ini kami melaporkan galian C ilegal di Desa Kuta Jeumpa. Anehnya, rekanan yang kami laporkan malah lebih dulu tahu dan berulang kali menghubungi saya. Ini membuktikan hukum seolah hanya jadi alat kompromi,” kritiknya.

Padahal aturan tegas sudah ada. Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba menyatakan, setiap orang yang menambang tanpa izin dapat dipidana penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal Rp100 miliar. Namun, di lapangan, hukum seolah tumpul ketika berhadapan dengan mafia tambang.

Saharuddin menekankan, hukum progresif harus berani menembus sekat formalitas demi kepentingan yang lebih besar: melindungi lingkungan, menyelamatkan generasi, dan memastikan kekayaan alam dikelola untuk kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

“Kalau Kapolres dan Kasat Reskrim tidak mampu menindak, Ditreskrimsus Polda Aceh harus segera turun tangan. Membiarkan tambang ilegal berarti menggadaikan masa depan,” pungkasnya.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…