Home » Daerah » Eks Kombatan GAM Minta KIP Subulussalam Patuhi UUPA Tentang Pilkada

Eks Kombatan GAM Minta KIP Subulussalam Patuhi UUPA Tentang Pilkada

InShot_20240915_152812553

SUBULUSSALAM – Ishak Munthe, yang mempunyai nama sandi di wilayah dengan sebutan Gadis. Ia mengatakan, Kota Subulussalam masih dalam Provinsi Aceh dan harus mematuhi Undang Undang Pemerintah Aceh (UUPA), Minggu, 15 September 2024.

Hal ini ditujukannya kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam, terkait pencalonan Wali dan Wakil Wali Kota setempat, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 mendatang.

“Kota Subulussalam ini masih dalam Provinsi Aceh dan seluruhnyavsudah di atur dalam UUPA Qanun Aceh, termasuk syarat pencalonan Kepala Daerah,” tegas Ishak Munthe (Gadis).

Pasalnya, salah satu bakal calon Wali Kota Subulussalam itu bukanlah orang Aceh dan kelahiran di Aceh. Harusnya, lanjut Gadis, KIP Subulussalam menggugurkan calon Wali Kota tersebut.

“Pada saat pendaftaran, harusnya komisioner KIP ini menggugurkan berkas salah satu calon Wali Kota itu, lantaran dia bukan orang Aceh dan bukan kelahiran di Aceh sesuai dengan UUPA Qanun Aceh, KIP harus mengambil sikap tegas untuk menjalankan butiran MoU terkait Pilkada di Subulussalam,” tandas Gadis.

Masih kata Gadis, seluruhnya aturan di Aceh telah diisyaratkan dalam pasal 24 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016. Karena Aceh mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan berbeda dengan daerah lain.

“Kita jangan melupakan bahwa Aceh telah diberikan kewenangan berdasarkan MoU Helsinki oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi, kita semua harus menghormati dan menjalankan MoU Helsinki tersebut,” jelas Gadis.

Disamping itu, ia juga menyampaikan agar Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) setempat, untuk lebih meningkatkan fungsi pengawasannya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi). (JD)

 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…