Home » Opini » Ekonomi Kerakyatan atau Ilusi Redistribusi?

Ekonomi Kerakyatan atau Ilusi Redistribusi?

IMG-20260215-WA0019

Gagasan ekonomi kerakyatan kembali memperoleh panggung politik melalui agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama lewat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan koperasi desa. Di atas kertas, ini tampak sebagai reposisi negara, dari sekadar fasilitator pasar menjadi aktor distribusi kesejahteraan. Namun sejarah ekonomi politik Indonesia mengajarkan bahwa niat redistributif tidak otomatis menjelma menjadi transformasi struktural.

Masalah ketimpangan yang hendak dijawab kebijakan semacam ini bukanlah retorika kosong. Statistik resmi menunjukkan rasio Gini Indonesia pada Maret 2025 berada di angka 0,375, memang menurun dibanding periode sebelumnya, tetapi tetap menandakan ketimpangan distribusi pengeluaran yang signifikan, terutama di perkotaan yang mencapai 0,395. Sementara itu, 40 persen populasi terbawah hanya menguasai sekitar 18,65 persen total pengeluaran nasional.

Dengan kata lain, redistribusi sumber daya masih jauh dari merata. Bahkan ketimpangan antarwilayah dan kelompok sosial tetap mencolok, sebagaimana ditunjukkan studi akademik yang menyoroti disparitas ekonomi dan pemberdayaan gender antarprovinsi akibat faktor tata kelola dan kondisi sosial-ekonomi lokal.

Dalam konteks ini, MBG muncul sebagai intervensi sosial berskala besar. Program ini ditujukan untuk mengatasi malnutrisi, dimana yang masih memengaruhi sekitar 21,5 persen anak di bawah lima tahun serta menyediakan makanan bagi puluhan juta penerima manfaat.

Pemerintah menempatkannya bukan hanya sebagai kebijakan kesehatan publik, tetapi juga sebagai mesin ekonomi lokal yang diharapkan menyerap produk petani, peternak, dan koperasi. Namun realitas implementasi jauh lebih kompleks. Hambatan logistik, kekurangan infrastruktur dapur, hingga insiden keamanan pangan menunjukkan proyek sosial raksasa ini belum stabil.

Kritik fiskal pun muncul karena skema pembiayaan bernilai puluhan miliar dolar dianggap berpotensi menekan stabilitas anggaran negara.

Di sisi lain, argumen yang mendukung MBG memiliki basis empiris. Penelitian ekonomi pembangunan menunjukkan konsumsi pangan yang lebih sehat berkorelasi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama melalui dampak pada pendidikan dan kesehatan.

Studi terbaru juga menemukan bahwa sebagian besar rumah tangga Indonesia sebenarnya mampu membeli diet sehat secara teoretis, tetapi pilihan konsumsi sering dipengaruhi faktor budaya, preferensi, dan pemasaran, bukan sekadar daya beli. Artinya, intervensi negara dalam distribusi pangan memang dapat berfungsi sebagai koreksi pasar sekaligus investasi modal manusia jangka panjang.

Namun problem mendasar ekonomi kerakyatan bukan hanya soal konsumsi. Struktur produksi dan distribusi pendapatan tetap menentukan. Kebijakan fiskal yang tidak sensitif terhadap kelompok bawah, seperti pajak berbasis energi, terbukti berdampak regresif, yaitu membebani rumah tangga berpendapatan rendah lebih besar dibanding kelompok kaya.

Ini menunjukkan bahwa tanpa reformasi struktural pada sistem ekonomi secara keseluruhan, program sosial berisiko hanya menjadi penyangga sementara, bukan pengubah struktur.

Di sinilah kontradiksi ekonomi kerakyatan muncul. Negara ingin mendorong distribusi kesejahteraan, tetapi masih beroperasi dalam sistem ekonomi yang bergantung pada konsentrasi kapital dan integrasi pasar global. Kebijakan populis sosial dapat berjalan berdampingan dengan oligarki ekonomi, dan justru saling menopang dalam keseimbangan politik.

Karena itu, sinergi MBG dan koperasi desa hanya akan menjadi transformasional jika disertai perubahan institusional, dengan tata kelola yang transparan, perlindungan pasar bagi produsen kecil, serta kepemimpinan politik yang konsisten menahan penetrasi rente ekonomi. Tanpa itu, ekonomi kerakyatan akan berhenti sebagai slogan normatif, dengan retorika redistribusi yang tidak menyentuh struktur produksi.

Ekonomi kerakyatan sejati menuntut lebih dari sekadar distribusi makanan atau pembentukan koperasi. Ia menuntut keberanian negara merombak relasi kuasa ekonomi. Tanpa keberanian itu, yang tersisa hanyalah kebijakan sosial berskala besar yang meredam gejala, bukan menyembuhkan penyakit.

 

 

 

Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…