JAKARTA – Pemerintah memastikan efisiensi anggaran negara hingga lebih dari Rp300 triliun tidak akan menghambat jalannya program prioritas untuk rakyat. Langkah ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN yang berlaku untuk seluruh kementerian, lembaga, dan instansi pengguna APBN.
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Dari kebijakan tersebut, negara berhasil menghemat Rp256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga dan Rp50,59 triliun dari dana transfer ke daerah.
“Ini bukan sekadar penghematan, tapi langkah strategis agar uang negara bekerja lebih efektif. Dan yang terpenting, program prioritas pemerintah tetap berjalan tanpa terganggu,” ujar Adies di Jakarta, Rabu, 13 Agustus 2025.
Ia menegaskan efisiensi dilakukan hanya pada pos-pos anggaran yang dinilai kurang memberikan manfaat optimal, sehingga belanja negara lebih produktif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan kebijakan ini, Adies berharap APBN benar-benar memberi manfaat nyata bagi rakyat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.(Red)








