Home » Daerah » Dukung Perjuangan Masyarakat Seuneubok Pusaka, Hadi Surya : “Lahan 165 Hektare Harus Dikembalikan ke Rakyat”

Dukung Perjuangan Masyarakat Seuneubok Pusaka, Hadi Surya : “Lahan 165 Hektare Harus Dikembalikan ke Rakyat”

IMG-20250530-WA0076

ACEH SELATAN – Konflik agraria yang telah berlangsung selama dua dekade antara masyarakat Gampong Seuneubok Pusaka, Kecamatan Trumon Timur, Aceh Selatan, dan PT Agro Sinergi Nusantara (PT ASN), mendapat perhatian serius dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Komisi III, Hadi Surya.

Dalam kunjungannya ke lokasi posko perjuangan masyarakat, politisi Partai Gerindra itu menyatakan dukungan penuh terhadap upaya warga dalam menuntut pengembalian lahan seluas 165 hektare yang selama ini diduga dikuasai secara tidak sah oleh PT ASN.

Kunjungan tersebut berlangsung dalam suasana penuh semangat perjuangan rakyat. Hadi Surya berdiskusi langsung dengan Keuchik Gampong Seuneubok Pusaka serta sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda yang aktif memperjuangkan hak atas tanah mereka.

“Saya hadir disini bukan hanya sebagai wakil rakyat, tetapi sebagai bagian dari perjuangan masyarakat dapil pemilihan saya. Saya mendengar langsung suara-suara dari tanah yang telah lama mereka perjuangkan. Persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Lahan itu harus kembali kepada rakyat,” tegas Hadi Surya, Jum’at 30 Mei 2025.

Konflik bermula dari program transmigrasi lokal pada akhir 1980-an, di mana masyarakat ditempatkan di atas lahan transmigrasi. Namun, sekitar 165 hektare di antaranya diduga kemudian dikuasai oleh PT ASN sejak tahun 2005, tanpa dasar hukum yang diakui masyarakat.

Lebih parahnya, menurut keterangan masyarakat, selama hampir dua dekade beroperasi, PT ASN disebut tidak pernah membangun kebun plasma untuk masyarakat setempat sebagaimana semestinya, tidak menjalankan program tanggung jawab sosial (CSR) yang nyata untuk masyarakat Seuneubok Pusaka dan bahkan menggunakan jalan desa untuk aktivitas angkutan hasil perkebunan sawit mereka.

“Ini bentuk ketimpangan yang sangat jelas. Masyarakat tidak mendapatkan bagian dari hasil sumber daya yang seharusnya menjadi milik mereka, sementara perusahaan menikmati keuntungan besar,” ujar Hadi.

Hadi Surya juga mendorong agar penyelesaian persoalan ini dilakukan dengan cara yang bijak dan berkeadilan.

Dia bahkan mengusulkan agar lahan yang disengketakan diserahkan kepada Koperasi Merah Putih Gampong Seuneubok Pusaka, sebagai model pengelolaan ekonomi desa berbasis kemandirian dan gotong royong.

“Saya melalui Komisi III DPRA, nantinya akan berkoordinasi langsung dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian BUMN agar proses penyerahan lahan ini dapat difasilitasi secara sah dan resmi. Masyarakat memiliki kemampuan dan semangat untuk mengelola lahan ini secara kolektif dan produktif, melalui Koperasi Merah Putih,” cetusnya.

Kata Hadi, sebaiknya PT ASN lepaskan saja lahan seluas 165 Ha untuk dikelola oleh Koperasi Merah Putih Gampong Seuneubok Pusaka. Dilihat dari dokumen HGU ada seluas 3.736 Ha masuk dalam wilayah Aceh Selatan, masyarakat meminta hanya 165 Ha untuk dikembalikan ke masyarakat karena itu memang hak masyarakat.

Tak hanya itu, Hadi Surya juga mendesak Pemerintah untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap legalitas penguasaan lahan dan aktivitas operasional PT ASN, termasuk keabsahan HGU (Hak Guna Usaha) perusahaan. Jika terbukti ada pelanggaran, menurutnya, negara tidak boleh ragu untuk mengambil tindakan tegas, termasuk pencabutan izin operasional.

“Ini soal keadilan dan keberpihakan kepada rakyat. Negara tidak boleh tunduk pada kepentingan perusahaan walaupun milik negara, namun tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat,” tegasnya lagi.

Meski demikian, Hadi Surya tetap menyerukan agar semua pihak menempuh jalan damai dan dialog. Ia mengajak manajemen PT ASN untuk membuka ruang negosiasi yang jujur dan berpihak pada keadilan sosial.

“Saya percaya bahwa konflik ini bisa diselesaikan tanpa kekerasan. Tapi itu hanya mungkin jika semua pihak mau duduk bersama dengan niat baik. PT ASN harus membuka hati dan melihat bahwa rakyat tidak menuntut lebih, mereka hanya ingin hak mereka kembali,” ujarnya.

Hadi Surya juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penyelesaian sengketa lahan di Seuneubok Pusaka hingga tuntas. “Kita siap memfasilitasi pertemuan antara masyarakat, koperasi desa, pemerintah pusat, dan perusahaan demi tercapainya solusi yang adil dan berkelanjutan,”pungkasnya.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…