Home » Hukum/Kriminal » Dugaan Permainan Suara Pemilu di Aceh Timur, FAKSI Minta Ketua KIP Dicopot

Dugaan Permainan Suara Pemilu di Aceh Timur, FAKSI Minta Ketua KIP Dicopot

BANDA ACEH_ Indikasi penggelembungan dan penyusutan suara pemilu di Kabupaten Aceh Timur akhirnya terbukti pasca dikeluarkannya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pemilu di daerah tersebut. Dalam keputusannya, MK memerintahkan agar dilakukan Perhitungan Surat Suara Ulang (PSSU) untuk 11 kecamatan di Kabupaten Aceh Timur.

“Tentu menjadi pertanyaan kenapa di Aceh Timur sebanyak 11 kecamatan 513 gampong/desa dan 1.252 TPS dari total sebanyak 185 gampong atau 539 TPS harus dilakukan PSSU? Ini membuktikan bahwa adanya dugaan kecurangan terstruktur sistematis dan masif (TSM) yang diduga melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KIP) sebagai pihak penyelenggara,”ungkap Kordinator Front Anti Kejahatan Sosial(FAKSI) Ronny Hariyanto, Jumat, 5 Juli 2024.

Menurut Ronny, kecurangan dalam Pemilu baik itu penggelembungan maupun penyusutan suara masyarakat merupakan bentuk kejahatan sosial dalam pesta demokrasi. Pasalnya suara yang merupakan hak rakyat dalam menentukan pilihannya telah dibajak oleh oknum yang melakukan permainan suara dengan menambah dan mengurangi perolehan suara rakyat.

“Kita menilai KIP Aceh Timur tidak becus dalam menjalankan tugasnya sebagai pihak penyelenggara Pemilu sehingga sekitar 43% TPS terindikasi telah terjadi permainan suara. Ini tidak bisa dibiarkan dan harus segera ditindaklanjuti oleh DKPP maupun Sentra Penegakan Hukum Pemilu (Gakkumdu) demi menyelamatkan marwah demokrasi di bumi Aceh Timur,” tegasnya.

Dia menjelaskan, berdasarkan pasal 504 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Kemudian, kata Ronny, jika berdasarkan UU tersebut juga dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan-denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

“Kemudian di dalam UU Pemilu pasal 535 juga ditegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertilikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Untuk itu kami meminta Sentra Gakkumdu untuk menegakkan aturan dan segera memproses indikasi pidana Pemilu dan mendesak DKPP segera melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang terjadi di KIP Aceh Timur,”ujarnya.

Dia menegaskan, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksaan Pemilu yang beritegritas, jujur dan adil maka ketua KIP Aceh Timur telah gagal menjalankan tugasnya. “Untuk itu kami meminta agar DKPP segera turun tangan dan memecat Ketua KIP Aceh Timur dari jabatannya,” demikian kata Ronny.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…