Home » Uncategorized » Dugaan Pencabutan Sertifikat Standar PT Ensem Lestari, Publik Diminta Tunggu Penjelasan Resmi

Dugaan Pencabutan Sertifikat Standar PT Ensem Lestari, Publik Diminta Tunggu Penjelasan Resmi

IMG-20260710-WA0058

ACEH SINGKIL– Beredar informasi mengenai dugaan pencabutan Sertifikat Standar milik PT Ensem Lestari yang disebut sebagai bentuk sanksi administratif. Informasi tersebut menjadi perhatian publik setelah beredar pada Jumat (10/7/2026).

Berdasarkan informasi yang beredar, penerapan sanksi tersebut disebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025.

Dalam dokumen yang beredar, pemerintah dijelaskan memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang diduga tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha. Dokumen itu juga menyebut adanya dugaan ketidakpatuhan terhadap kewajiban tertentu yang berkaitan dengan penanaman modal sehingga dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Sertifikat Standar.

Meski demikian, hingga berita ini ditulis, belum dapat dipastikan alasan lengkap pencabutan tersebut maupun status hukum akhirnya hanya berdasarkan dokumen atau gambar yang beredar di masyarakat.

Belum diperoleh pula informasi apakah PT Ensem Lestari telah memberikan klarifikasi, mengajukan keberatan administratif, atau menempuh upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, masyarakat diimbau tidak terburu-buru menarik kesimpulan ataupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Keterangan resmi dari instansi pemerintah yang berwenang maupun penjelasan dari pihak perusahaan diperlukan agar informasi yang diterima publik tetap utuh, akurat, dan berimbang.

Media berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak terkait. Apabila terdapat penjelasan resmi maupun perkembangan terbaru dari pemerintah atau PT Ensem Lestari, pemberitaan ini akan diperbarui sesuai prinsip keberimbangan dan hak jawab.

Tim | Roni S (Bersambung..)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…