Home » Ekonomi » Dugaan Monopoli Lahan Sawit Mengemuka, LSM KOMPAK Desak Abdya Akhiri Ketergantungan pada Satu PKS

Dugaan Monopoli Lahan Sawit Mengemuka, LSM KOMPAK Desak Abdya Akhiri Ketergantungan pada Satu PKS

IMG-20251002-WA0063

ABDYA– Aroma ketidakberesan dalam tata kelola sawit rakyat di Aceh Barat Daya mulai menyeruak. LSM KOMPAK melontarkan kritik keras terhadap dugaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Abdya yang memberikan dukungan lahan sawit rakyat seluas ±12.500 hektare kepada hanya satu Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

Kebijakan itu disebut-sebut sebagai pintu masuk monopoli terselubung yang berpotensi mengunci akses petani pada satu pembeli dan melemahkan daya tawar mereka dalam menentukan harga Tandan Buah Segar (TBS).

Ketua LSM KOMPAK Saharuddin menilai kebijakan tersebut bukan hanya janggal, tetapi juga bertentangan dengan prinsip dasar persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam pernyataan resminya, Ketua LSM tersebut menyebut Abdya telah “menempatkan ribuan petani dalam posisi yang tidak adil,” karena diarahkan bergantung pada satu jalur penjualan. “Ketika petani kehilangan pilihan, harga tidak lagi ditentukan pasar, tetapi oleh dominasi,” ujar Saharuddin, Jumat 14 November 2025.

Menurut Saharuddin, Abdya selama ini dikenal sebagai salah satu sentra sawit produktif di wilayah pantai barat Aceh. Dengan basis kebun rakyat yang luas, daerah ini mestinya mampu menyokong lebih dari satu PKS. Namun, kebijakan pendistribusian dukungan lahan ke satu pabrik membuat pasar sawit berpotensi berubah menjadi pasar tunggal. Kondisi itu, menurut analisis LSM KOMPAK, hampir pasti melemahkan harga di tingkat petani dan memperbesar risiko penetapan harga sepihak.

Beberapa daerah penghasil sawit besar di Sumatera dan Kalimantan telah membuktikan bahwa kehadiran dua hingga tiga PKS di satu kabupaten mampu menciptakan stabilitas harga, membawa investasi baru, serta mendorong hilirisasi yang lebih kuat. “Jika daerah lain saja mampu, mengapa Abdya mengunci diri pada satu pintu?” kritik Saharuddin

LSM KOMPAK mendesak Pemkab Abdya untuk meninjau ulang kebijakan dukungan lahan tersebut. Evaluasi dinilai penting agar pemerintah memastikan tidak ada keberpihakan yang melampaui batas kewajaran. Lembaga itu juga menyoroti perlunya audit independen terkait dampak kebijakan tersebut terhadap struktur pasar sawit di Abdya.

Menurut LSM KOMPAK, membuka peluang pendirian PKS tambahan merupakan langkah strategis untuk mengembalikan keseimbangan pasar dan memberikan alternatif yang lebih adil bagi petani.

Meski kritik dilontarkan keras, KOMPAK menyatakan mereka tidak memusuhi investasi yang sudah ada. “Kami tidak menolak PKS mana pun. Yang kami tolak adalah monopoli,” kata Saharuddin.

Ia menegaskan bahwa kehadiran lebih banyak PKS bukan ancaman, tetapi kebutuhan mendesak di daerah yang menggantungkan kehidupannya pada komoditas sawit.

Saharuddin menyebut bahawa masa depan Abdya tidak boleh dikunci oleh satu kepentingan. “Kesejahteraan petani hanya lahir dari kebijakan yang memberi mereka pilihan, bukan dari ketergantungan. Kita meminta pemerintah membuka ruang dialog publik dan memastikan bahwa setiap keputusan strategis benar-benar berpihak pada rakyat, bukan pada satu perusahaan,”pungkasnya.(RIL)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…