Home » Daerah » Dugaan Money Politik Mencuat di Aceh Selatan, Ketua FORJIAS Minta Panwaslih Perketat Pengawasan

Dugaan Money Politik Mencuat di Aceh Selatan, Ketua FORJIAS Minta Panwaslih Perketat Pengawasan

IMG_20230309_162437_-1600_x_1000_piksel.jpg

ACEH SELATAN- Jelang pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2024 di Aceh Selatan isu dugaan money politik (politik uang) semakin menguat dan menjadi perbincangan hangat di kabupaten tersebut. Aroma pelanggaran Pilkada itu semakin kuat tercium disaat masa tenang dan menjelang pelaksanaan pemungutan suara.

Menanggapi hal itu, Ketua Forum Jurnalis Independen Aceh Selatan (FORJIAS), Safdar.S meminta Panitia Pengawasan Pemilihan ( Panwaslih) Aceh Selatan untuk meningkatkan pengawasan terhadap aksi tersebut.

Sebab menurutnya selain dapat memicu gangguan ketertiban masyarakat aksi money politik secara langsung mencoreng demokrasi yang seharusnya berjalan sesuai dengan perintah konstitusi yaitu dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil).

Ia menambahkan, praktik politik uang dapat dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang atau sembako kepada masyarakat. Ini bertujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk pasangan calon atau partai tertentu.

” Efek samping dari politik uang tentunya sangat buruk bagi kehidupan demokrasi kita. Bahkan politik uang itu bisa kita ilustrasikan sebagai racun bagi kehidupan demokrasi kita. Kalau sebagai racun, maka politik uang ini bisa membunuh kehidupan demokrasi,” papar Safdar kepada wartawan Selasa (26/11/2024).

Selain mengancam demokrasi, politik uang juga diatur ketat dengan sanksi yang berat terhadap pemberi dan penerimanya, oleh sebab itu praktik tersebut semaksimal mungkin harus dihentikan demi berjalannya demokrasi yang baik di Indonesia khususnya Aceh Selatan.

” Politik uang ini kan sanksinya itu berat, pelaku bisa dipenjara, minimal 36 bulan, maksimal 72 bulan. Lalu masih dikenakan denda, minimal Rp. 200 juta, maksimal Rp 1 miliar. Dan subjek hukumnya ini setiap orang, baik pemberi maupun penerima, oleh karenanya kami meminta agar Panwaslih memperketat pengawasan dan melakukan patroli untuk menghentikan aksi tersebut,” tegasnya.

Jurnalis sebagai pilar ke 4 dalam demokrasi lanjutnya akan selalu bersikap independen dan menyayangkan aksi politik uang yang saat ini disinyalir telah dilakukan oleh sejumlah paslon di Aceh Selatan.

” Demi berjalannya demokrasi yang jujur dan adil, kami minta panwaslih dan sentra Gakkumdu untuk segera mengungkapkan hal ini,” tambahnya.

Ia berharap agar masyarakat juga aktif dalam melaksanakan pengawasan partisipatif terhadap tindakan money politik serta melaporkan hal tersebut ke aparat penegak hukum, baik Polsek setempat maupun Polres Aceh Selatan maupun kantor Panwaslih terdekat.

” Masyarakat juga merupakan kunci utama untuk menyukseskan Pilkada di Aceh Selatan yang jujur dan adil serta jauh dari pengaruh money politik, laporkan dan dokumentasikan bila menemukan akai money politik,” tutup Safdar. | HS 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…