Aceh Tenggara— Program revitalisasi SD Pulo Piku Istiqomah di Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara, yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025, menjadi perhatian LSM KOREK Aceh. Organisasi tersebut meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan proyek yang diperkirakan bernilai hampir Rp1 miliar.
Permintaan itu disampaikan Ketua LSM KOREK Aceh, Irwansyah Putra, setelah tim organisasinya meninjau lokasi proyek pada Sabtu, 4 Juli 2026.
Menurut Irwansyah, hasil pemantauan lapangan menunjukkan sejumlah kondisi yang, menurut pihaknya, perlu dievaluasi lebih lanjut karena berkaitan dengan mutu bangunan sekolah.
“Kami melihat langsung hasil pekerjaan revitalisasi. Ada beberapa kondisi yang menurut kami perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut kualitas bangunan serta kenyamanan dan keselamatan siswa,” kata Irwansyah kepada wartawan.
Berdasarkan hasil peninjauan tersebut, KOREK menilai diperlukan pemeriksaan teknis oleh instansi yang berwenang untuk memastikan apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi dan ketentuan yang berlaku. Organisasi itu juga meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
“Kami meminta seluruh dugaan tersebut ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum. Jika nantinya ditemukan pelanggaran, proses penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan profesional,” ujarnya.
Selain kualitas bangunan, KOREK turut menyoroti dugaan belum berfungsinya fasilitas toilet (WC) di sekolah tersebut. Menurut Irwansyah, kondisi itu juga perlu menjadi bagian dari evaluasi terhadap hasil revitalisasi.
Ia menambahkan, setiap pembangunan fasilitas pendidikan yang menggunakan anggaran negara semestinya memenuhi standar teknis, diawasi secara memadai, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Menurut dia, apabila pemeriksaan nantinya menemukan adanya penyimpangan, persoalan tersebut bukan hanya berpotensi berdampak pada penggunaan keuangan negara, tetapi juga dapat memengaruhi hak peserta didik untuk memperoleh sarana pendidikan yang layak dan aman.
Sebelum berita ini dipublikasikan, media telah mengajukan permintaan konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara, Julkifli, melalui pesan WhatsApp. Konfirmasi itu meminta penjelasan mengenai pelaksanaan pengawasan proyek revitalisasi, tanggapan atas dugaan yang disampaikan LSM KOREK, hasil monitoring dinas, kondisi fasilitas WC, serta langkah yang akan ditempuh apabila ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan pekerjaan.
Media juga menyampaikan bahwa tanggapan dari Kepala Dinas akan dimuat sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Hingga berita ini diterbitkan, Julkifli belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi tersebut. Apabila klarifikasi atau hak jawab disampaikan setelah publikasi, media akan memuatnya secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip pemberitaan yang berimbang.








