NAGAN RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya menolak dan mengembalikan Draf pengusulan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2025 yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya ke Provinsi Aceh, Kamis, 25 April 2024.
Adapun penolakan pengusulan DOKA Aceh tahun 2025 tersebut dilakukan karena Ketua DPRK menilai Pemkab Nagan Raya memberikan surat jadwal pembahasan kepada DPRK dengan jangka waktu yang sangat singkat, bahkan terkesan hanya formalitas.
“Kami sudah kembalikan drafnya ke pemda dan saai ini kami belum menyutujui , karna waktu yang diberikan sangat singkat tentu nya pembahasan tidak mungkin bisa kita lakukan dengan proses sesingkat itu,”kata Ketua DPRK Nagan Raya, Joniadi kepada Presentatif, Rabu, 24 April 2024.
Joniadi mengatakan sudah menerima surat dari Pemkab Nagan Raya Nomor 000.8.2.3./162/2024 perihal Konfirmasi Jadwal Pembahasan Usulan Program Kerja/Kegiatan DOKA Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025 pada Senin 22 April 2024.
Kemudian dalam surat yang sama, Pemkab meminta DPRK menyelesaikan pembahasan pada hari yang sama dengan alasan pada tanggal 23 Pemkab harus melakukan pembahasan di Provinsi Aceh.
“Kita sedikitnya ada 13 Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRK Nagan Raya untuk membahas ini, tapi karena waktu pembahasan yang cukup singkat,ini tidak mungkin dilakukan pembahasan lagi,” ujar Jonniadi.
Joniadi sebut peraturan yang mengatur bahwa pemerintah kabupaten/kota harus melakukan pembahasan usulan program setelah menerima pagu DOKA dari Pemerintah Aceh.
Adapun pagu DOKA Nagan Raya Tahun 2025 senilai Rp 41.935.892.000 (Otsus) dan Rp 1.219.645.000 (Migas).
Namun, kata Jonniadi, regulasi juga mengatur agar usulan program itu disepakati lebih dulu bersama DPRK sebelum diasamapaikan ke Gubernur. Inilah yang DPRK Nagan Raya tidak dapat dilakukan.
“Untuk saat ini usulan DOKA tahun 2024 anggaran 2025 ini yg dibawa oleh Bappeda ke Provinsi semua nya usulan dari Pemda,” katanya.
Selain itu, Joniadi berharap apapun yang diusulkan oleh Pemkab bisa memenuhi kebutuhan masyarakat melalui dana outsus tersebut.
“Mohon maaf kepada masyarakat Nagan yang telah menyampaikan aspirasi melalui DPRK belum bisa kami perjuangkan di mata anggaran Dana otonomi khusus,” tutup Jonniadi.(AF)








