Home » Aceh » DPRK Tolak DOKA Tahun 2025 Karena Waktu yang Terlalu Singkat

DPRK Tolak DOKA Tahun 2025 Karena Waktu yang Terlalu Singkat 

images (11)

NAGAN RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya menolak dan mengembalikan Draf pengusulan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2025 yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya ke Provinsi Aceh, Kamis, 25 April 2024.

Adapun penolakan pengusulan DOKA Aceh tahun 2025 tersebut dilakukan karena Ketua DPRK menilai Pemkab Nagan Raya memberikan surat jadwal pembahasan kepada DPRK dengan jangka waktu yang sangat singkat, bahkan terkesan hanya formalitas. 

“Kami sudah kembalikan drafnya ke pemda dan saai ini kami belum menyutujui , karna waktu yang diberikan sangat singkat tentu nya pembahasan tidak mungkin bisa kita lakukan dengan proses sesingkat itu,”kata Ketua DPRK Nagan Raya, Joniadi kepada Presentatif, Rabu, 24 April 2024.

Joniadi mengatakan sudah menerima surat dari Pemkab Nagan Raya Nomor 000.8.2.3./162/2024 perihal Konfirmasi Jadwal Pembahasan Usulan Program Kerja/Kegiatan DOKA Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025 pada Senin 22 April 2024.

Kemudian dalam surat yang sama, Pemkab meminta DPRK menyelesaikan pembahasan pada hari yang sama dengan alasan pada tanggal 23 Pemkab harus melakukan pembahasan di Provinsi Aceh.

“Kita sedikitnya ada 13 Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRK Nagan Raya untuk membahas ini, tapi karena waktu pembahasan yang cukup singkat,ini tidak mungkin dilakukan pembahasan lagi,” ujar Jonniadi.

Joniadi sebut peraturan yang mengatur bahwa pemerintah kabupaten/kota harus melakukan pembahasan usulan program setelah menerima pagu DOKA dari Pemerintah Aceh.

Adapun pagu DOKA Nagan Raya Tahun 2025 senilai Rp 41.935.892.000 (Otsus) dan Rp 1.219.645.000 (Migas).

Namun, kata Jonniadi, regulasi juga mengatur agar usulan program itu disepakati lebih dulu bersama DPRK sebelum diasamapaikan ke Gubernur. Inilah yang DPRK Nagan Raya tidak dapat dilakukan.

“Untuk saat ini usulan DOKA tahun 2024 anggaran 2025 ini yg dibawa oleh Bappeda ke Provinsi semua nya usulan dari Pemda,” katanya.

Selain itu, Joniadi berharap apapun yang diusulkan oleh Pemkab bisa memenuhi kebutuhan masyarakat melalui dana outsus tersebut.

“Mohon maaf kepada masyarakat Nagan yang telah menyampaikan aspirasi melalui DPRK belum bisa kami perjuangkan di mata anggaran Dana otonomi khusus,” tutup Jonniadi.(AF)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…