Home » Aceh » DPRK Subulussalam Ancam Bentuk Pansus RSUD Jika Pemko Belum Membayar Intensif Dokter

DPRK Subulussalam Ancam Bentuk Pansus RSUD Jika Pemko Belum Membayar Intensif Dokter

InShot_20240102_150452611

SUBULUSSALAM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam, dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dedy mendorong DPR untuk melakukan Panitia Khusus (Pansus). 

Kegiatan Pansus tersebut dilakukan terkait belum dibayarkannya insentif para Dokter Spesialis RSUD, Honorarium Tenaga Penunjang selama 4 bulan yang di bayar hanya 2 bulan pada tahun 2023.

Disampaikan Dedy, seluruh pembayaran honorarium dan insentif tersebut, telah disahkan dan dibahas secara bersama. Namun, sampai hari ini, belum juga dibayarkan oleh pihak Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam.

“Peran Walikota Subulussalam dalam penyelesaian terkait persoalan insentif, honorarium dan pembayaran lainnya sebenarnya sudah disahkan dan dibahas di DPRK,” sampai Dedy, Selasa, 2 Januari 2024.

Dedy yang juga selaku ketua DPD PKS Kota Subulussalam itu menambahkan, tujuan untuk Pansus tersebut, merupakan pembenahan terhadap sejumlah persoalan yang muncul selama ini, berdasarkan laporan dan hasil temuan selama pihaknya dilapangan.

“Jika dilakukan Pansus, apa pun hasil dari pansus tersebut, akan dibawa dalam rapat paripurna dewan setelah dilaporkan kepada pimpinan dewan,” Kata Dedy.

Ia juga menambahkan, membentuk Pansus, terkait kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam guna untuk membenahi manajemen rumah sakit dari berbagai persoalan, mulai dari mogoknya Cleaning Servis (CS), hingga adanya mogok kerja Dokter spesialis serta sejumlah persoalan lainnya.

Masih kata Dedy, selama ini dewan telah banyak menerima aduan dari para pekerja maupun masyarakat tentang kondisi Rumah Sakit Kota Subulussalam itu.

Lanjutnya, Dewan tidak untuk mencari kesalahan dari pihak Rumah Sakit, akan tetapi hanya untuk mencari solusi bersama dalam upaya perbaikan setiap adanya kesalahan.

“Pansus yang kita laksanakan murni untuk kemanusiaan, bukan kepentingan politik, sebab semua pihak butuh pelayan terbaik bagi yang membutuhkan pelayanan kesehatan,” cetus Dedy.

Panitia khusus (Pansus) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap. Panitia Khusus sendiri dibentuk berdasarkan kebutuhan guna membahas masalah-masalah tertentu yang berkembang di masyarakat atau timbulnya kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian pemerintah. (JD) 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…