Home » Pemerintah » DPRK Nagan Raya Sahkan Raqan APBK Tahun 2024

DPRK Nagan Raya Sahkan Raqan APBK Tahun 2024

sedeng_24082024-52img-20240824-wa0201

NAGAN RAYA_ Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya, resmi mengesahkan Rancangan Qanun (Raqan) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya Tahun Anggaran 2024.

Pengesahan Raqan APBK 2024 itu berdasarkan Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan II di Ruang Sidang Utama Gedung DPRK, Kompleks Perkantoran Suka Makmue, Selasa 27 Agustus 2024.

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRK, Jonniadi, didampingi oleh Wakil Ketua I, Dedi Irmayanda, dan Wakil Ketua II, Puji Hartini, yang dihadiri oleh 18 dari 25 anggota DPRK Nagan Raya.

Agenda rapat meliputi penyampaian pendapat akhir dari fraksi-fraksi dewan terkait Raqan Perubahan APBK, serta tanggapan Bupati Nagan Raya terhadap pendapat Badan Anggaran (Banggar) dan pandangan umum fraksi yang disampaikan sehari sebelumnya.

Penyampaian pendapat akhir dimulai oleh Fraksi Demokrat yang diwakili oleh juru bicara Hasan Mashuri, diikuti oleh Fraksi Golkar-Sira yang disampaikan oleh Sigit Winarno, dan ditutup oleh Fraksi Aceh Raya Bersama yang diwakili oleh Said Alwi Arif. 

Dalam rapat paripurna tersebut, seluruh fraksi menyetujui dan menerima Rancangan Qanun Perubahan APBK Nagan Raya Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan dan ditetapkan sebagai Qanun tentang Perubahan APBK Nagan Raya Tahun Anggaran 2024.

Sebelum pengesahan, rapat sempat diskors selama 15 menit untuk memberikan waktu kepada Badan Musyawarah (Bamus) Dewan membahas beberapa hal yang kemudian dituangkan dalam berita acara kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Pj Bupati yang diwakili Sekda Ardimartha dan pimpinan DPRK, serta dibacakan oleh Sekretaris Dewan, Said Azman.

Setelah rapat paripurna berakhir, pimpinan dewan kembali menggelar Rapat Paripurna Penutupan terkait Perubahan APBK Nagan Raya Tahun Anggaran 2024 yang kembali dipimpin oleh Jonniadi, didampingi Dedi Irmayanda dan Hj. Puji Hartini.

Pada kesempatan tersebut, Pj Bupati Fitriany Farhas yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Ir. H. Ardimartha, menyampaikan bahwa perubahan APBK adalah bagian dari tahapan sistem pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk penatausahaan keuangan daerah secara optimal dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Perubahan APBK adalah agenda penting yang harus dilaksanakan dalam satu siklus tahun anggaran, guna menangani seluruh proses penganggaran pada tahun anggaran berjalan,” ujar Sekda.

Ardimartha menambahkan bahwa perubahan APBK Tahun Anggaran 2024 telah melalui proses pembahasan yang sistematis dan komprehensif oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan Badan Anggaran DPRK, dengan berbagai dinamika yang terjadi selama proses tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat atas kesungguhan dalam membahas setiap materi dalam Rancangan Perubahan APBK Tahun 2024 ini,” lanjut Ardimartha.

Ia juga menjelaskan bahwa perubahan APBK Nagan Raya Tahun Anggaran 2024 dilakukan untuk mendukung kebijakan transfer keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

“Kami berharap dari penerimaan dana bagi hasil tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama di sektor perkebunan,” papar Sekda.

Selain itu, Sekda Ardimartha menjelaskan bahwa setelah dilakukan evaluasi, pendapatan daerah yang semula sebesar Rp1.245.823.928.558 mengalami penambahan sebesar Rp. 17.337.964.013,- sehingga menjadi Rp1.253.161.892.571. 

“Untuk anggaran belanja daerah sebelum perubahan sebesar Rp1.285.823.928.558 direncanakan berkurang sebesar Rp9.313.717.775 sehingga anggaran belanja daerah menjadi Rp. 1.277.510.210.783,”demikian Sekda Ardimartha.

Rapat paripurna tersebut juga dihadiri oleh unsur Forkopimda, para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, kepala SKPK, sejumlah pejabat terkait serta tamu undangan lainnya.||Alfianpase

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…