Home » Aceh » DPRK Aceh Barat Sebut PT AJB dan PT IPE Langgar Aturan dan Kesepakatan

DPRK Aceh Barat Sebut PT AJB dan PT IPE Langgar Aturan dan Kesepakatan

IMG-20240424-WA0002

ACRH BARAT_ Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat komisi, kian memanas pada Selasa (23/4/2024) Kabupaten Aceh Barat. Wakil ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Ramli menegur keras beberapa perusahaan tambang lantaran tidak mematuhi aturan, Rabu, (24/4/2024).

Ramli mengatakan ada dua perusahaan tambang yang di tegur yakni PT. Agrabudi Jasa Bersama (AJB) dan PT. Indonesia Pacific Energy (IPE) yang saat ini selalu tidak sesuai dengan kesepakatan.

“Saya tidak sanggup dengarkan lagi keluhan masyarakat, selama ini saya yang sering disalahkan oleh masyarakat, karena perusahaan mereka berada di dapil saya,”kata Ramli, kepada Presentatif, Selasa (23/4).

Dikatakannya, perusahaan PT. AJB memang bandel dan tidak taat aturan yang sudah disepakati, seperti muatan yang di sepakati 8 ton per mobil, pada saat di cek sudah melebihi kapasitas yakni 12 ton per mobilnya kemudian ditambah lagi dengan jalan yang sudah rusak belum diperbaiki sesuai dengan kesepakatan.

“Banyak kita liat batu bara berceceran dijalan yang akan mengakibatkan kerugian, bagi masyarakat, tidak hanya itu hampir seluruh desa yang mereka lintasi mengalami kerusakan pada badan jalan,”ujar Ramli. 

Kemudian, Ramli,SE juga menyebutkan terkait pekerja yang di katakan oleh pihak PT. AJB direkrut dari masyarakat Aceh Barat sendiri itu hoax, banyak didapati olehnya pekerja yang di kirim dari luar daerah salah satunya berasal dari Medan.

“Apa juga kata PT.AJB pekerja dari ring 1 perusahaan, kita liat banyak dari orang Medan, saya turun sendiri kelapangan melihatnya banyak yang dari Medan,”tegas Ramli 

Selain itu, Ramli, melihat Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh Barat, tidak dilakukan pengawasan dengan baik sehingga adanya tumpahan batu bara yang terjadi dan muatan batu bara yang berlebihan.

“Saya ada bukti kalian tidak melakukan pengawasan, ada data sama tim saya, jangan diam sebagai badan pengawasan terkait hal ini, berapa anda di gaji di situ coba sebutkan?, jangan selalu buang badan pak kadis banyak batu bara berceceran,”tegur Ramli 

Kata Ramli dirinya sangat mendukung investor di Aceh Barat, akan tetapi jangan berdampak buruk kepada masyarakat karena menurutnya dampak dari debu batubara sangat bahaya bagi kesehatan.

“Saya sangat mendukung investor di Aceh Barat, tapi jangan zalimi masyarakat, saya bersama masyarakat, ingat ya, ini dapil saya, saya sangat bertanggung jawab disini,”tutup Ramli. (AF) 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…