Home » Pendidikan » DPRK Aceh Barat Minta Kepala Sekolah Tidak Gelar Wisuda Kelulusan Siswa

DPRK Aceh Barat Minta Kepala Sekolah Tidak Gelar Wisuda Kelulusan Siswa

images (21)

ACEH BARAT_ Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Ahmad Yani menyebutkan bahwa setiap sekolah di Aceh Barat dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat, untuk meniadakan penggelaran wisuda, karena orang tua siswa kebanyakan mengeluh dengan ketidak mampuannya. 

Kata Ahmad Yani, berdasarkan Surat Edaran (SE) Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 14 Tahun 2023 yang melarang pungutan untuk kegiatan perpisahan maupun wisuda.

“Maka dengan itu kami meminta kepada setiap sekolah dia Aceh Barat baik dari Paud hingga SMA agar tidak mengadakan wisuda bagi siswa yang lulus,”ujar Ahmad Yani kepada Presentatif, Kamis, 9 Mei 2024.

Ahmad Yani menyebutkan, kegiatan wisuda kelulusan yang digelar para siswa nantinya diwajibkan untuk mengeluarkan sejumlah biaya, untuk kebutuhan wisuda.

“Sudah banyak yang mengeluh dengan saya dengan acara wisuda tersebut, sangat memberatkan orang tua siswa, jika orang tuanya kaya atau kecukupan boleh lah, kalau orang tua yang miskin bagaimana nantinya, kita berharap tidak ada perbedaan nantinya, maka dengan tidak menggelar kegiatan wisuda itu akan terlihat sama,”kata Ahmad Yani.

Kata Ahmad Yani Dinas terkait harus memberikan sanksi tegas terhadap sekolah yang masih menggelar kegiatan wisuda. Karena Wisuda tersebut tidak mendapatkan efek apapun kepada siswa yang lulus.

“Jika sekolah yang ngotot untuk buat kegiatan wisuda boleh saja, tapi tidak boleh mengutip iuran dari setiap siswa, dan hal yang lain yang memberatkan para siswa” jelas Ahmad Yani.

Sebelumnya Ombudsman Perwakilan Aceh mengingatkan sekolah-sekolah untuk tidak mengutip uang perpisahan dan wisuda dari siswa maupun orang tua/wali menyusul adanya keluhan dari beberapa orang tua siswa terkait hal tersebut.

Kepala Perwakilan Ombudsman Aceh, Dian Rubianty dalam rilis resminya menekankan pentingnya mematuhi aturan tersebut terutama dalam situasi ekonomi saat ini. 

“Ada Surat Edaran yang jelas melarang pungutan untuk kedua kegiatan ini,” tegas Dian, Rabu (1/5/2024).||Alfian Akbar

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…