Home » Hukum » DPRK Aceh Barat Gelar RDP Minta Penangguhan Dugaan Tersangka Pencurian Getah Milik PT. SIR

DPRK Aceh Barat Gelar RDP Minta Penangguhan Dugaan Tersangka Pencurian Getah Milik PT. SIR

IMG_20240515_201123

ACEH BARAT – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak PT. Sari Inti Rakyat (SIR), terkait penangguhan dugaan tersangka pencurian getah karet di ruang rapat kantor setempat. 

Wakil I DPRK Aceh Barat, Ramli, SE mengatakan hasil rapat dengar pendapat dengan beberapa pihak yang diundang oleh DPRK terkait permasalahan lain diantara lain, Dinas Perkebunan, perwakilan Pj. Bupati Aceh Barat, keluarga tersangka, dan tokoh masyarakat.

“Hari ini kita sudah mendengar keluhaan dari masyarakat, dan kita juga telah mendengar dari dinas perkebunan terkait tanah tersebut, terkait dugaan tersangka MI kita sudah juga mendengar dari Kasat Reskrim polres Aceh Barat, yakni Iptu Fachmi Suciandy, kemudian kita juga sudah meminta saran kepada beliau untuk penangguhan terhadap MI,”ujar Ramli SE Kepada Presentatif, Rabu, 15 Mei 2024.

Kata Ramli, SE akan membuat jadwal silaturahmi dengan Kapolres terkait penangguhan dugaan tersangka MI, dan menjurus ke sepakatan perdamaian.

“Kita sudah tanya kepada Kasat Reskrim untuk meminta jadwal untuk berjumpa dengan Pak Kapolres untuk meminta penangguhan terhadap dugaan tersangka MI,”imbuh Ramli SE.

Sementara, Kasatreskrim Aceh Barat Iptu Fachmi Suciandy dalam RDP mengatakan permasalahan ini bisa di selesaikan dengan Restorative Justice.

“Ini bisa diselesaikan asalkan ada kesepakatan antara pelapor dan di laporkan, ada namanya Restorative Justice sekarang, ini tujuannya bagaimana perbuatan – perbuatan melanggar hukum tidak berujung ke meja hijau, artinya hari ini kita sangatembuka peluang apabila kesepakatan perdamaian di fasilitasi oleh dewan, pihak HGU bisa menerima untuk berdamai atas perkara ini berdasarkan itu kita dapat menghentikan perkara itu,” jelas Iptu Fachmi Suciandy di dalam RDP diruang DPRK Aceh Barat.||Alfian Akbar 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…