Home » Kota » DPR Nilai Pemko Subulussalam Tak Becus Mengelola Keuangan Daerah

DPR Nilai Pemko Subulussalam Tak Becus Mengelola Keuangan Daerah

IMG-20250526-WA0025

SUBULUSSALAM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam, Hasbullah SKM MKM menilai Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam tidak becus mengelola anggaran. Senin, (26/5).

Disampaikan Hasbullah, salah satu tugas utama dari pelaksanaan pemerintahan dibawah kepemimpinan Walikota Subulussalam, untuk menuntaskan realisasi APBK yang merupakan ranah dan kewenangan nya dalam mengurusi kebijakan anggaran daerah.

Namun, lanjut politisi muda partai Golkar ini. Hingga per mei 2025, pasca di sahkan secara bersama antara Pemerintah dan DPRK Subulussalam terkait Rancangan Qanun APBK Tahun Anggaran 2025 di maret lalu, tak kunjung terealisasi dengan maksimal.

“Kondisi keuangan daerah kita hingga hari ini sangat memprihatinkan, masyarakat luas harus ketahui, ini sudah hampir memasuki Juni 2025 Pemko Subulussalam belum menuntaskan pengajuan realisasi Spesific Grant (SG) Dana Alokasi Umum pada APBK TA 2025, yang dimana ini berdampak juga pada realisasi DPA dimasing masing dinas,” ujar Hasbullah.

Dijelaskan Hasbullah, Spesific Grant (SG) adalah bagian dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada APBK Kota Subulussalam, yang dialokasikan untuk melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kualitas di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

“Alokasi Spesific Grant ini secara sederhana adalah sumber dana utama dari pada pelaksanaan program program pemerintah kota yang mempengaruhi perputaran ekonomi dan geliat daya beli masyarakat. Faktanya sampai dengan saat ini Walikota Subulussalam dan TAPK tidak menuntaskan pengajuan alokasi Spesific Grant APBK tersebut,” imbuh hasbullah.

Masih kata Hasbullah, sudah berjalan hampir 3 Bulan Daerah hanya mengandalkan Uang Persediaan (UP) yang menunjukkan lemahnya kinerja Walikota dalam melakukan serapan realisasi APBK.

Berdasarkan rilis Kementerian Dalam negeri pada 7 mei 2025, Kota Subulussalam termasuk menjadi daerah terendah realisasi APBD nya yang hanya 7,38%.

“Masyarakat harus mengetahui dalam 3 bulan terakhir ini geliat daya beli dan perputaran ekonomi sangat lemah, bukan hanya sekedar didasarkan tentang kondisi keuangan daerah yang defisit namun akibat lambatnya kebijakan dan kinerja Walikota Subulussalam dalam melaksanakan realisasi APBK kita,” beber Hasbullah.

Ditambahkan Hasbullah, jika di tanggal 30 Juni 2025 SG APBK belum juga direalisasikan, maka Kota Subulussalam kembali terkena sanksi potongan 50 % dari total Alokasi DAU pada Sub Spesific Grant tersebut.

“Ini jelas akan merugikan daerah kita akibat ketidakseriusan Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan serapan realisasi anggaran daerah. Akibat keterlambatan realisasi DPA dinas dan Alokasi Spesific Grant, sampai saat ini lelang Pengadaan dan belanja barang jasa baik fisik dan non fisik belum juga dilakukan,” pungkas Hasbullah.

Hasbullah pun menyarankan, agar Walikota Subulussalam mengurusi secara konkrit perihal kebijakan anggaran daerah, akan dikhawatirkan masyarakat yang menjadi korban, mengingat sumber keuangan Kota Subulussalam masih mengandalkan dari APBD.

“Kita belum memiliki sumber keuangan disektor swasta yang bisa menjadi andalan, maka para pedagang kecil di pasar, para pelaku usaha UMKM akan terus tergerus akibat kondisi ini dibiarkan terus menerus,” tutup Hasbullah. (JD)

 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…