Home » Aceh » Dokter dan Perangkat Kampong Tuntut Janji Pemko Subulussalam

Dokter dan Perangkat Kampong Tuntut Janji Pemko Subulussalam

InShot_20240506_184218293

SUBULUSSALAM_ Dokter Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) maupun Perangkat Kampong di Kota Subulussalam, menuntut janji Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam, Senin, 6 Mei 2024.

Pasalnya, penuntutan tersebut terkait janji Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam, terkait pembayaran insentif dan honorarium. Lantaran, masa jabatan Walikota saat ini hampir selesai.

Adapun janji yang dituntut oleh dr spesialis di RSUD tersebut, pembayaran insentif dari Januari 2024 hingga saat ini belum juga terbayarkan. Padahal, di awal Januari Pemko telah membuat komitmen bermaterai akan membayar seluruh insentif maupun honorarium di Rumah Sakit (RS) pada April 2024.

Alhasil, hingga saat ini baik pembayaran insentif dr spesialis dari Januari hingga April 2024 dan seluruh Honorarium tenaga penunjang di RS itu belum juga di bayar oleh Pemerintah Kota (Pemko) setempat, selama 2 bulan.

Sedangkan tuntutan Perangkat Kampong yang disampaikan oleh Zulfan selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) DPC Subulussalam.

Mereka menuntut janji yang pernah disampaikan oleh pihak Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam pada Tahun 2023 lalu. Adapun janjinya, Pemko akan membayar honorarium Perangkat Kampong se Kota Subulussalam per bulannya.

Nyatanya dikatakan Zulfan, honorarium di Tahun 2023 masih ada yang kurang bayar selama 3 (Tiga) bulan, ditambah lagi di tahun 2024 sudah berjalan selama 5 (Lima) bulan.

Mengingat masa kepemimpinan Bintang-Salmaza (BISA) menjabat sebagai Walikota dan Wakil Walikota akan berakhir di Mei 2024 ini. Ketua APDESI itu pun meminta agar Pemko segera membayar seluruh honorarium tersebut.

Diharapkan Zulfan, kepada Bintang-Salmaza (BISA), disisa masa jabatannya dapat memerintahkan Kepala Dinas terkait, agar segera membayar sisa hutang Pemko Subulussalam terhadap Pemerintah Kampong/Desa se Kota itu.

“Demi keberlangsungan berbagai aktivitas dan operasional di Kampong, kami berharap kepada Pemko Subulussalam untuk segera menyelesaikan pembayaran honorarium Perangkat Kampong di tahun 2023 dan 2024,” jelas Zulfan. (JD)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…