Home » Opini » Diplomasi Tanpa Kompas: Ketika Indonesia Salah Membaca Geopolitik Dunia

Diplomasi Tanpa Kompas: Ketika Indonesia Salah Membaca Geopolitik Dunia

ChatGPT Image 6 Mar 2026, 23.55.22

Dalam geopolitik, kesalahan terbesar sebuah negara bukanlah kalah dalam persaingan kekuatan global. Kesalahan terbesar adalah gagal membaca arah perubahan dunia. Ketika analisis strategis keliru sejak awal, kebijakan luar negeri mudah berubah dari strategi negara menjadi sekadar respons reaktif terhadap tekanan kekuatan besar.

Geopolitik global hari ini sedang mengalami perubahan paradigma yang kompleks. Banyak analis menyebutnya sebagai transisi menuju dunia multipolar. Namun pembacaan seperti itu sering kali terlalu sederhana. Yang terjadi sebenarnya bukan sekadar munculnya pusat kekuatan baru, melainkan proses penataan ulang dominasi global oleh negara-negara besar.

Kesalahan membaca struktur perubahan ini sering berawal dari pendekatan analisis yang dangkal. Geopolitik dipahami hanya sebagai katalog peristiwa, yaitu siapa bertemu siapa, perjanjian apa yang ditandatangani, blok ekonomi apa yang dibentuk. Padahal dalam tradisi kajian hubungan internasional, analisis geopolitik harus dimulai dari struktur kekuasaan yang lebih dalam, tentang siapa aktor dominan, kepentingan apa yang dipertaruhkan, dan bagaimana distribusi kekuatan global sedang berubah.

Dalam kerangka realisme struktural yang diperkenalkan Kenneth Waltz, perilaku negara sangat dipengaruhi oleh struktur sistem internasional. Ketika dominasi sebuah kekuatan besar terancam, respons yang muncul hampir selalu berupa upaya memperkuat kekuatan nasionalnya.

Argumen serupa dikemukakan oleh John J. Mearsheimer melalui konsep offensive realism. Dalam pandangan Mearsheimer, negara besar tidak pernah puas dengan kekuatan yang dimilikinya. Mereka akan terus berupaya memaksimalkan kekuatan untuk mempertahankan posisi dominan dalam sistem internasional.

Jika teori ini digunakan untuk membaca geopolitik hari ini, maka asumsi bahwa melemahnya ekonomi Amerika Serikat otomatis membuka ruang dominasi baru bagi blok seperti BRICS menjadi problematis. Sejarah menunjukkan bahwa Amerika justru cenderung merespons tekanan ekonomi dengan nasionalisme yang lebih agresif.

Nasionalisme Amerika dan Ilusi Multipolaritas

Fenomena tersebut terlihat jelas dalam periode pemerintahan kedua Donald Trump. Doktrin America First kembali menjadi fondasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat, tetapi kali ini dengan intensitas yang lebih keras.

Washington meningkatkan tarif impor terhadap sejumlah negara, memperketat kebijakan industri domestik, serta mengurangi komitmen terhadap sejumlah institusi multilateral. Data World Trade Organization menunjukkan bahwa sejak 2024 Amerika semakin sering menggunakan instrumen tarif dan hambatan perdagangan untuk melindungi industri nasionalnya.

Langkah-langkah tersebut tidak bisa dipahami sekadar sebagai kebijakan ekonomi domestik. Ia adalah bagian dari strategi geopolitik yang lebih luas, yaitu mempertahankan dominasi Amerika dalam sistem ekonomi global.

Dalam konteks ini, munculnya BRICS, yang kini mencakup sejumlah ekonomi besar dunia, memang sering dipandang sebagai alternatif terhadap dominasi Barat. Forum ini mewakili lebih dari 40 persen populasi dunia dan memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi global. Lembaga finansial seperti New Development Bank bahkan dirancang sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di luar sistem Bretton Woods.

Namun geopolitik tidak bergerak dalam ruang hampa. Setiap kemunculan kekuatan baru selalu memicu reaksi dari kekuatan lama.

Dalam berbagai pernyataannya, Donald Trump secara terbuka memandang BRICS sebagai potensi ancaman terhadap dominasi ekonomi Amerika. Artinya, negara-negara yang masuk dalam orbit kerja sama ini secara otomatis berada dalam radar strategis Washington.

Kala Indonesia Terjebak dalam Arena Rivalitas

Dalam konteks itulah keputusan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung dengan BRICS pada awal 2025 menjadi langkah geopolitik yang sarat implikasi.

Secara ekonomi, keputusan tersebut memiliki rasionalitas. Indonesia membutuhkan diversifikasi mitra dagang dan sumber pembiayaan pembangunan. Bergabung dengan BRICS berpotensi memperluas peluang investasi, perdagangan, serta kerja sama teknologi dengan negara-negara berkembang lainnya.

Namun persoalannya bukan pada rasionalitas ekonomi. Persoalannya adalah momentum geopolitik.

Indonesia bergabung dengan BRICS hanya beberapa hari sebelum pelantikan kembali Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat pada Januari 2025. Dalam perspektif intelijen strategis, timing seperti ini sangat penting karena dapat memengaruhi persepsi negara besar terhadap orientasi politik luar negeri sebuah negara.

Dalam politik internasional, persepsi sering kali lebih menentukan daripada fakta. Ketika sebuah negara dipandang berada dalam orbit kekuatan yang berseberangan, respons yang muncul bisa berupa tekanan diplomatik, ekonomi, bahkan keamanan.

Perkembangan hubungan perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat belakangan ini menunjukkan gejala tersebut. Perjanjian perdagangan resiprokal yang ditandatangani pada Februari 2026 antara Prabowo Subianto dan Donald Trump menuai kritik karena dianggap memiliki struktur kewajiban yang tidak seimbang.

Dalam diplomasi perdagangan, bahasa dalam sebuah perjanjian sering mencerminkan posisi tawar para pihak yang terlibat. Semakin banyak kewajiban yang dibebankan kepada satu pihak, semakin menunjukkan adanya ketimpangan dalam proses negosiasi.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan yang lebih mendasar, apakah Indonesia sedang menjalankan strategi geopolitik yang matang, atau justru terjebak dalam dinamika rivalitas kekuatan besar?

Ambisi Indonesia untuk memainkan peran diplomatik yang lebih luas juga menghadapi tantangan serupa. Inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang menawarkan diri sebagai mediator konflik antara Amerika Serikat dan Iran memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan Indonesia menjalankan peran tersebut.

Dalam praktik diplomasi internasional, mediasi konflik bersenjata biasanya hanya efektif jika kedua pihak yang bertikai memiliki kepercayaan terhadap mediator. Selain itu, mediator juga harus memiliki rekam jejak diplomasi yang kuat serta posisi politik yang diterima oleh semua pihak.

Tanpa prasyarat tersebut, tawaran mediasi lebih berisiko menjadi simbol diplomasi daripada instrumen penyelesaian konflik yang nyata.

Sejarah sebenarnya menunjukkan bahwa Indonesia pernah memiliki posisi tawar yang kuat dalam geopolitik global. Pada masa Sukarno, Indonesia tampil sebagai salah satu pemimpin dunia berkembang yang berani menantang dominasi negara besar.

Soekarno bahkan pernah melontarkan kalimat yang kemudian terkenal dalam sejarah diplomasi yaitu “Go to hell with your aid.” Indonesia pada masa itu bahkan sempat keluar dari United Nations dan menggagas Conference of the New Emerging Forces sebagai forum alternatif bagi negara-negara berkembang.

Tentu konteks dunia hari ini sangat berbeda dengan era Perang Dingin. Namun satu pelajaran tetap relevan: kekuatan diplomasi sebuah negara sangat bergantung pada konsolidasi kekuatan domestiknya.

Tanpa ekonomi nasional yang kuat, stabilitas politik dalam negeri, dan legitimasi publik yang solid, kebijakan luar negeri mudah berubah menjadi reaktif terhadap tekanan kekuatan global.

Di sinilah makna sebenarnya dari politik luar negeri “bebas aktif” yang pernah dirumuskan oleh Mohammad Hatta. Prinsip tersebut bukan sekadar netralitas di antara blok-blok kekuatan dunia. Ia adalah kemampuan menentukan sikap secara mandiri sekaligus aktif memperjuangkan tatanan dunia yang lebih adil.

Dalam dunia yang semakin dipenuhi rivalitas geopolitik, kemampuan membaca arah perubahan global menjadi semakin krusial. Kesalahan membaca peta kekuatan dunia bukan hanya persoalan akademik. Ia dapat berujung pada kerugian strategis yang memengaruhi kedaulatan ekonomi, politik, bahkan keamanan nasional.

Jika diplomasi dijalankan tanpa kompas geopolitik yang jelas, Indonesia berisiko kehilangan posisi sebagai pemain dalam percaturan global dan perlahan berubah menjadi sekadar objek dalam permainan kekuatan dunia.

 

Penulis: Sri Radjasa,M.BA (Pemerhati Intelijen)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…