Home » Aceh » Dinsos Aceh Terima Penghargaan Pelayanan Publik 2023 Dari Kementerian PAN&RB

Dinsos Aceh Terima Penghargaan Pelayanan Publik 2023 Dari Kementerian PAN&RB

IMG-20240227-WA0017

BANDA ACEH – Dinas Sosial Aceh berhasil meraih penghargaan sebagai unit penyelenggaraan pelayanan publik kategori “sangat baik” di tahun 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi. 

Penghargaan itu diterima langsung Kepala Dinas, Dr. Muslem yang diberikan Menteri PAN&RB, Azwar Anas melalui Sekda Aceh, Bustami Hamzah. Selasa, 27/2/2024 di Gedung Serbaguna Setda Aceh pada kegiatan Sosialisasi dan Asistensi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) 2024.

Penghargaan tersebut diberikan setelah sebelumnya dilakukan penilaian pada Pemantauan dan Evaluasi Kinerja penyelenggaraan dan Pelayanan Publik (PEKPPP) di Jajaran Pemerintah Aceh pada tahun 2023. Diantaranya yang dinilai dan sekaligus menerima penghargaan, ialah Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), RSUDZA dan Dinas Sosial Aceh.

Kadis Sosial Aceh, Dr. Muslem bersyukur atas prestasi bergengsi yang diterima nya itu, dirinya juga mengapresiasi jajaran ASN di lingkup kerjanya yang ikut mendukung persiapan hingga tahapan penilaian selama PEKPPP.

“Syukur Alhamdulillah, penghargaan ini menjadi bukti bahwa kualitas pelayanan publik di Dinsos Aceh semakin membaik, terima kasih kepada semua yang ikut medungkung dan terlibat dalam proses penilaian ini” kata Dr. Muslem usai menerima piagam.


Pada kesempatan itu, Sekda Aceh, Bustami mengingatkan, kepada unit pelayanan publik yang sudah memperoleh nilai yang baik pada Tahun 2023, agar tidak terlena dan berpuas diri, karena sifat pelayanan publik yang selalu dinamis mengikuti kebutuhan masyarakat.

Menurut Sekda Bustami ada 3 kunci sukses yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, yaitu memperbaiki sarana prasarana fisik dalam pelayanan, meningkatkan kualitas ASN sebagai pemberi layanan, dan mengubah mindset ASN yang bertugas memberikan pelayanan

“Upaya dan strategi peningkatan kualitas pelayanan publik ini harus dilakukan terus-menerus dan berkelanjutan, namun tetap memperhatikan perubahan dan perkembangan kebutuhan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.” imbuhnya.

Sementara kepada unit pelayanan publik yang belum memperoleh nilai memuaskan, Bustami berpesan agar terus berbenah dan memperbaiki diri agar bisa lebih baik lagi ke depannya.

Sebagai informasi bersama, guna meningkatkan pengawasan terhadap kualitas pelayanan publik, Kementerian PANRB melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP), pada sejumlah dinas dan lembaga.

Pada tahun 2024 ini, Kemen PANRB melakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik terhadap Dinas Sosial, RSUD dan satu unit SAMSAT untuk Pemerintah Provinsi, dan yang akan dievaluasi Tahun berikutnya adalah Dinas Kominfo dan Dinas Pendidikan. Demikian juga halnya dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten standarisasi pelayanan publik dan Pelayanan Inklusif Kemenpan RB, yang diwakili Taufik, Kabiro Organ Sekda Aceh, Daniel Arca, serta tim asistensi PEKPPP dan Pemerintah Kabupaten/Kota.[hda]

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…