Home » Aceh » Dinilai Hamburkan Dana Desa, YLBH AKA Kritisi Study Tour Keuchik di Aceh Jaya

Dinilai Hamburkan Dana Desa, YLBH AKA Kritisi Study Tour Keuchik di Aceh Jaya

IMG_20240430_090413

BANDA ACEH – Keuchik atau kepala desa di Aceh Jaya Provinsi Aceh bersama sekretarisnya akan melakukan study tour ke luar daerah. Kegiatan wisata belajar yang rutin dilakukan setiap tahun ini menelan biaya yang tidak sedikit dari anggaran dana desa, Selasa(30/4/2024).

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi dan Keadilan (YLBH AKA) mengkritisi program yang menelan biaya mencapai 34 juta per gampong itu.  

“Program belajar sambil jalan-jalan ini belum terlihat dampaknya bagi pembangunan gampong. Ini jelas program sia-sia,” kata Hamdani Mustika, selaku ketua YLBH-AKA pada media ini, Senin,(29/04).

Hamdani Mustika bersama jajarannya di seluruh Aceh menilai program ini adalah cara culas menguras uang negara atas nama peningkatan kualitas kepemimpinan desa.

Padahal, sejak 2022 hingga 2024 telah banyak study tour yang dilakukan oleh para keuchik di Aceh, namun belum tampak manfaat yang jelas terhadap pembangunan masyarakat gampong.

“Kami patut menduga ada yang desain program ini, dengan tujuan hanya untuk bisa mendapatkan keuntungan pribadi,” katanya.

Hamdani Mustika meminta pihak-pihak yang berwenang dalam kegiatan ini untuk memberikan penjelasan kepada publik, apa tujuan dan manfaat dari kegiatan ini. Begitupun aparat penegak hukum, pihaknya meminta agar mengusut kenapa harus selalu ada study tour setiap tahun ke luar daerah.

“Kami mempertanyakan apa urgensi sehingga kegiatan yang menghamburkan keuangan ini harus dilakukan?” katanya.

Sayangkan Pernyataan APDESI Aceh Jaya

Hamdani Mustika menyayangkan keterangan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh Jaya yang membenarkan adanya wacana para Keuchik dan Sekretaris Gampong (Sekgam) untuk melakukan study tour keluar daerah.

Hamdani menilai, pernyataan ketua APDESI Tuku Ali Munir cukup bias. Pasalnya, jika disebutkan tujuan study tour tidak melanggar aturan, dan tidak ada intervensi dari pihak manapun, namun mengapa study tour ini terkesan dipaksakan, bahkan beberapa keuchik tidak sepakat dengan program ini, namun takut untuk menolaknya.

“Informasi yang kami peroleh, tidak semua keuchik senang dengan kegiatan ini. Karena tidak dampak apapun pada pembangunan gampong,” katanya.

Ia meminta APDESI berkontrilah dalam membanguan kekompakan keuchik, demi terwujudnya gampong yang makmur, dan sejahtera. “APDESI itu harus mampu melihat dampak dan manfaatnya, jangan hanya jadi corong pihak-pihak tertentu,” tegas Hamdani.

Sebelumnya, Ketua APDESI Aceh Jaya mengatakan bahwa study tour keluar daerah para keuchik dan sekgam itu sudah sesuai dengan regulasi serta tidak melanggar dengan peraturan dan perundang-undangan.

“Ada regulasinya yang mengatur terkait study tour keluar daerah. Dan kami tegaskan tidak ada intervensi dari oknum manapun, namun wacana study tersebut merupakan inisiatif para Keuchik yang punya hak dan kewenangannya dalam mengelola dana desa,” tegas Munir.|| Alfian Akbar 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…