Home » Aceh » Dinas Pengairan Aceh Gelar Sidang TKPSDA: Bahas Penanganan Banjir Trumon dan Pengelolaan WS Baru-Kluet

Dinas Pengairan Aceh Gelar Sidang TKPSDA: Bahas Penanganan Banjir Trumon dan Pengelolaan WS Baru-Kluet

IMG-20251027-WA0021

ABDYA – Dinas Pengairan Aceh melalui UPTD Wilayah V menyelenggarakan Sidang Ke-II Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Baru-Kluet Tahun Anggaran 2025, yang berfokus pada pembahasan isu-isu strategis pengelolaan sumber daya air, khususnya terkait penanganan banjir di wilayah Trumon. Kegiatan berlangsung di Hotel Arena, Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya.

Kepala UPTD V Dinas Pengairan Aceh, Ir. Bambang Yusri, ST., MT., menjelaskan bahwa sidang ini merupakan bagian dari pengelolaan Wilayah Sungai (WS) Baru-Kluet, yang bertujuan merumuskan langkah terpadu pengelolaan sumber daya air di kawasan tersebut.

“Kegiatan ini bertujuan membahas isu-isu strategis terkait pengelolaan sumber daya air di Provinsi Aceh, termasuk penanganan banjir musiman yang kerap terjadi di Trumon. Hasil pembahasan ini nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi kepada pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten,” ujar Bambang, Senin, 27 Oktober 2025.

Materi utama yang dibahas meliputi identifikasi penyebab dan dampak banjir di WS Baru-Kluet dan wilayah sungai Alas-Singkil, rencana penanganan jangka pendek dan jangka panjang, hingga penguatan kolaborasi antarlembaga dalam pengendalian daya rusak air.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Plt. Kepala Dinas Pengairan Aceh, Erwin Ferdinansyah, ST., MT. Dalam sambutannya, Erwin menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum koordinatif ini.

“Kami berharap forum ini menghasilkan langkah konkret dan rekomendasi yang aplikatif untuk mendukung tata kelola sumber daya air yang efektif, berkelanjutan, dan responsif terhadap persoalan banjir di Trumon,” ujar Erwin.

Erwin menambahkan bahwa pengelolaan sumber daya air memerlukan proses yang terintegrasi, mulai dari perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, hingga konservasi dan pengendalian daya rusak air. Ia menegaskan perlunya sinergi lintas pemerintah dan sektor nonpemerintah.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 34 peserta dari unsur pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta perwakilan lembaga nonpemerintah yang berada dalam wilayah WS Baru-Kluet.(DNQ)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…