Home » Editorial » Dilema Koperasi Merah Putih, Gotong Royong yang Diproduksi Massal

Dilema Koperasi Merah Putih, Gotong Royong yang Diproduksi Massal

images - 2025-08-24T220519.573

KOPERASI, kata Bung Hatta, adalah sokoguru perekonomian bangsa. Tapi di tangan rezim hari ini, sokoguru itu seperti diproduksi di pabrik dengan sistem “cetak massal” lalu dibagikan serentak ke seluruh negeri, seakan-akan gotong royong bisa dikirim dengan ekspedisi kilat. Pada 21 Juli 2025, pemerintah mengumumkan kelahiran 80.081 koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan. Angka itu indah di telinga birokrat, renyah di telinga politisi, dan tentu saja fotogenik bagi kamera televisi. Sebuah gebrakan yang terasa lebih mirip festival angka ketimbang sebuah peristiwa ekonomi.

Masalahnya, gotong royong tidak bisa diseragamkan seperti seragam upacara 17 Agustus. Namun tumbuh dari kebutuhan lokal, dari tradisi arisan, lumbung padi, atau sekadar tetangga yang saling meminjam cangkul. Ketika negara mengumumkan koperasi dalam jumlah puluhan ribu sekaligus, yang terbayang justru pameran dagang dwngan stand sama, spanduk sama, jargon sama, hanya lokasi berbeda. Koperasi Merah Putih lahir bukan dari rahim kebutuhan rakyat, tapi dari rahim birokrasi yang terbiasa melahirkan program seperti menyalakan kembang api yang indah di awal, cepat padam setelah asap hilang.

Ambil contoh Kota Depok. Pemerintah kota dengan semangat “ikut meramaikan” langsung menggelontorkan Rp30 juta untuk setiap koperasi. Jumlah yang tampak manis di kertas, tapi rawan menjadi “uang jajan” yang habis tanpa jejak produktif. Begitupun hal serupa menggelinding ke daerah-daerah lainnya. Tanpa manajemen, audit, dan pendampingan, Rp30 juta hanyalah bensin yang dituangkan ke drum bocor. Bukan rahasia lagi, banyak koperasi di masa lalu berakhir sebagai papan nama berdebu di kantor desa yang hidup hanya saat ada laporan ke atasan.

Ekonom sebenarnya juga sudah mewanti-wanti. Modal besar yang dipusatkan pada koperasi serentak bisa menggerus sumber daya sektor lain yang lebih produktif. Alih-alih memperkuat UMKM yang sudah berjalan, dana justru tersedot untuk “membangun dari nol” sesuatu yang belum tentu hidup. Koperasi seharusnya jadi mesin ekonomi rakyat, tapi jangan sampai malah jadi monumen niat baik yang kokoh difoto, rapuh dalam fungsi.

Yang lebih menggelikan adalah paradoks moralnya. Pemerintah berteriak soal kemandirian desa, tapi justru mengikat koperasi desa dengan instruksi dari pusat. Gotong royong yang seharusnya lahir organik berubah menjadi proyek berseragam. Alih-alih membebaskan, koperasi bisa saja berubah jadi satelit baru birokrasi yang menunggu juklak, menunggu juknis, menunggu dana, lalu menunggu perintah selanjutnya. Seperti pasukan barisan upacara, rapi dalam formasi, tapi kehilangan nyawa.

Fakta menunjukkan, koperasi yang bertahan justru lahir dari kebutuhan nyata, bukan dari seremoni. Koperasi petani di Bali misalkan yang mengatur distribusi gabah, koperasi nelayan di Sulawesi yang mengatur harga ikan, atau koperasi simpan pinjam kecil di Jawa yang menopang ibu-ibu pasar dan semuanya hidup karena ada kebutuhan riil. Mereka bukan bayi tabung birokrasi, melainkan anak kandung kebutuhan masyarakat.

Dilema koperasi Merah Putih jelas, apakah ia akan tumbuh jadi sokoguru ekonomi atau sekadar dekorasi politik? Jika serius, pemerintah harus berhenti menyalin cara kerja logistik kampanye seperti skema kirim serentak, resmikan serentak, lalu berharap serentak berhasil. Gotong royong tidak bisa dipaksakan dengan drone birokrasi. Ia butuh waktu, pendampingan, dan yang paling penting, kedaulatan warga untuk menentukan arah koperasinya sendiri.

Sebab koperasi sejatinya bukan soal angka 80 ribu, namun soal seorang ibu di desa yang bisa menabung tanpa rentenir, soal satu nelayan yang bisa menjual ikan tanpa ditikam tengkulak, soal satu petani yang bisa membeli pupuk dengan harga masuk akal. Jika koperasi Merah Putih gagal menjawab itu, ia hanya akan dikenang sebagai kembang api di langit birokrasi yang gemerlap sesaat, lalu hilang tanpa jejak.***

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…