Home » Politik » Diduga Terlibat Partai Politik, KIP Pidie Panggil 8 Anggota PPK

Diduga Terlibat Partai Politik, KIP Pidie Panggil 8 Anggota PPK

IMG_20240519_133456

PIDIE – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie, panggil 8 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diduga terlibat partai politik. 

Pemanggilan 8 anggota PPK tersebut didasari adanya laporan saksi dari sejumlah partai dan timses di kabupaten Pidie. 

“Ada beberapa anggota PPK diduga terlibat dalam partai politik dan pernah menjadi saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum 2024,” kata Ramli Usman, Ketua KIP Pidie, Minggu, 19 Mei 2024.

Lebih lanjut Ramli menyebutkan, proses perekrutan anggota PPK telah selesai dilaksanakan KIP Pidie sesuai mekanisme. Mulai dari tahapan administrasi hingga penetapan. 

“Secara proses administrasi yang kami lakukan real. Bahkan setiap calon PPK menandatangani formulir bermaterai bahwa tidak terlibat pengurus parpol sebagaimana diatur dalam PKPU,” ujar Ramli. 

Setelah itu, Kata Ramli, muncul persoalan ada anggota PPK yang sudah dilantik terlibat parpol maka pihaknya mengkaji ulang untuk selanjutnya disidangkan sesuai PKPU nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020. 

“Inikan pelanggaran Administrasi, maka sanksi yang dikenakan berupa sanksi administratif dan etik,” ungkap Ramli.

Adapun pemanggilan ke delapan anggota PPK ke kantor KIP Pidie untuk mengklarifikasi antara lain, Fikaruddin PPK Glumpang Tiga dengan saksi dari Partai Gerindra, Safrizal PPK Mila, dengan saksi dari Prabowo -Gibran.

Lanjutnya, Fakhridon PPK Simpang Tiga sebagai pengurus partai politik, Zufrizal PPK Indrajaya sebagai saksi dari Partai Aceh dan Kamaruddin PPK Muara Tiga sebagai saksi dari Partai Golkar.

Kemudian, Nur Asiah PPK Padang Tiji sebagai saksi di TPS, Nurul Husna PPK Keumala menjadi calon sementara partai lokal dan Muhammad Fauzan PPK Glumpang Tiga sebagai pengurus salah satu partai.

“Kedelapan orang ini akan kita minta klarifikasi terhadap laporan saksi,”tutup Ramli Usman.|| Alfian Akbar

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…