Home » Hukum » Diduga Saksi Parpol Lolos, Anggota PPS Muara Tiga Buka Suara

Diduga Saksi Parpol Lolos, Anggota PPS Muara Tiga Buka Suara

IMG_20240526_134851

PIDIE_ Dugaan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Pidie yang akan dilantik dan mengambil sumpah untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, pernah terlibat saksi Partai Politik (Parpol) pada pemilihan calon legislatif (caleg) menguat. 

Menurut keterangan salah satu peserta calon anggota PPS di Gampong Keupula Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, yang merasa dirugikan dengan hasil yang telah ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie berinisial ST menyebutkan, seharusnya KIP Pidie sebelum meluluskan untuk mencermati latar belakang masing-masing peserta terlebih dahulu. 

“Kami protes dikarenakan adanya temuan atas nama Hamdani yang telah lulus pernah menjadi saksi partai politik pada pemilihan caleg Pemilu 2024,” katanya, Minggu, 26 Mei 2024 kepada Presentatif. 

ST juga membeberkan, nama-nama calon anggota PPS yang telah diluluskan oleh KIP Pidie, padahal kedua calon PPS tersebut terlibat sebagai saksi parpol. Kedua nama itu yakni Zulbardi, saksi partai Gerindra dan Hamdani saksi partai PDA. 

“Kedua anggota PPS yang akan dilantik dan mengambil sumpah itu terbukti, mereka terlibat sebagai saksi parpol, semua bukti ada di mantan PPS dan KKPS gampong setempat,” tuturnya.

Sementara itu menurut ketarangan dari mantan PPS, pihaknya melakukan pengecekan dipengumuman KIP hasil penetapan seleksi dengan Nomor: 376/PP.04.2-Pu/1107/2024, yang tercatat atas nama Hamdani dengan nomor pendaftaran 24-110712200424 dinyatakan terpilih. 

Saat mencari informasi kepada salah seorang mantan PPS pada pemilihan caleg Pemilu 2024, yang bernisial ZA mengakui, nama Hamdani dan Zulbardi sebagai saksi parpol. 

“Mereka terbukti bahwa benar saksi parpol karena saat pemilihan Caleg Pemilu 2024, pernah menyerahkan surat mandat kepada PPS dan KPPS gampong setempat,” kata ZA.

Kemudian, Ia sembari menyebutkan bahwa yang lulus itu semua titipan dari parpol, kalau bukan titipan dari pihak parpol tidak mungkin yang terlibat sebagai saksi, lulus PPS.

“Kasian para peserta PPS yang telah mengikuti tes dari pertama tidak lulus karena tidak ada yang titip dari parpol, aneh juga yang lulus dari PPK sampai PPS semuanya titipan,” ucap ZA.

Lalu Ia juga mejelaskan, seharusnya divisi SDM atau KIP Pidie sebelum menerima pendaftran PPS untuk mencermati latar belakang calon anggota PPS yang bakal dipilih sebagai penyelenggara Ad Hoc untuk gelaran Pilkada 2024.

“Dengan temuan ini, KIP harus mengambil sikap agar tidak menjadi problem dikemudian hari,” tutupnya.||Alfian Akbar

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…