Home » Hukum » Diduga Kepala Dinas Pertanian Berkerjasama dengan Pihak Perusahaan Tunas Mandiri Lubis Rampas Hak Tanah Masyarakat

Diduga Kepala Dinas Pertanian Berkerjasama dengan Pihak Perusahaan Tunas Mandiri Lubis Rampas Hak Tanah Masyarakat

IMG-20240320-WA0002

KALIMANTAN UTARA- Sengketa lahan pertanian di wilayah semaja V Nunukan yang sudah lama di kuasai pihak PT Tunas Mandiri Lubis, akhirnya kelompok tani di undang untuk duduk bersama oleh pihak Dinas Pertanian Nunukan.

Masyarakat Kelompok Tani hadir atas undangan dari Kantor Dinas Pertanian Nunukan untuk penyelesaian tanah yang diambil pihak perusahaan TML (Tunas Mandiri Lubis), Rabu, 19-03-2024

Muhtar S.H, M.Si selaku kepala dinas pertanian beserta staffnya Herman menyambut kedatangan Masyarakat Kelompok Tani serta Zainunddin, Direktur PT. TML (Tunas Mandiri Lumbis) dan Candra Humas PT.TML beserta Dewa masih aktif di TNI angkatan darat sebagai koprasi Korem 092/ Maharajalaila dari Tanjung Selor. 

Turut hadir pihak BPN Achdiat farid sebagai Kasi Dan Lusianto dari Unit Kodim yang menghadiri kegiatan tersebut.

Hasil pertemuan dangan mediasi ternyata pihak Dinas Pertanian terkesan membela PT Tunas mandiri Lubis tanpa memperhatikan hak masyarakat kelompok tani.

Dalam pernyataannya, Muhtar S.H, M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian mengakui peta Tunas Mandiri Lubis ada di Dinas pertanian serta surat ijinnya PT Tunas Mandiri Lubis sudah terbit dari Dinas Perijinan dan pembuktiannya tidak di perlihatkan.

Sedangkan kantor BPN mengatakan bahwa PT Tunas Mandiri Lubis tidak ada dalam peta BPN dan tidak mempunyai HGU.

Dugaan sangat tampak Muhtar S.H, M.Si Kepala Dinas Pertanian dan Zainuddin selaku direktur PT Tunas Mandir Lubis mengatakan Kelompok Tani Taka I dan Taka II, tidak diakui atas perjanjian kerja sama dengan Nasrun selaku ketua kelompok dan dinyatakan salah lokasinya, tetapi lokasi yang di ambil pihak PT Tunas Mandiri Lubis sesuai keterangan BPN lahan tersebut milik kelompok tani Semaja V dengan Luas lahan setiap Kelompok Tani 50 Ha. 

Perampasan lahan hak Mtersebut masih kuasai pihak perusahaan TML (Tunas Mandiri Lumbis) dari tahun 2008 hingga sekarang. 

Padahal instruksi dari Hj. Asmin Laura Hafid. SE. MM. PhD, selaku Bupati Nunukan sudah jelas tetapi Muhtar S.H, M.Si Kepala Dinas Pertanian di duga bermain mata dengan PT Tunas Mandiri Lubis.

UU No 20 Tahun 2001 tindak pidana korupsi Bentuk tindak korupsi yang ditemukan dalam patologi pengadaan barang dan jasa, yaitu meliputi mark-up harga, perbuatan curang, pemberian suap, penggelapan, pengadaan fiktif, pemberian komisi, pemerasan, penyalahgunaan wewenang, bisnis orang dalam, nepotisme dan pemalsuan.

Pasal 87 ayat (4), setiap PNS yang melakukan kejahatan dalam Jabatan dan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yakni kejahatan luar biasa seperti tindak pidana korupsi, terorisme, dan penggunaan narkotika, maka dapat diberhentikan secara tak hormat. 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…