Home » Uncategorized » Diduga Gunakan Material Galian C Ilegal, Proyek PT HK Disorot: Bupati Aceh Tenggara Diminta Jangan Jadi Penonton

Diduga Gunakan Material Galian C Ilegal, Proyek PT HK Disorot: Bupati Aceh Tenggara Diminta Jangan Jadi Penonton 

IMG-20260430-WA0026

Presentatif.Com || Kutacane– Dugaan pelanggaran berat dalam pelaksanaan proyek bronjong yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya (HK) Persero di Aceh Tenggara trus dipersoalkan. Dugaan penggunaan material galian C ilegal mencuat ke permukaan, memicu kritik keras dari berbagai pihak, termasuk Ketua LSM KOREK Provinsi Aceh Irwansyah Putra yang menilai adanya pembiaran serius oleh pemerintah daerah.

Ketua LSM KOREK secara tegas menyampaikan bahwa Bupati Aceh Tenggara HM Salim Fakhry SE MM tidak boleh bersikap pasif terhadap persoalan ini. Irwansyah Putra menilai, sebagai kepala daerah, bupati memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan setiap proyek berjalan sesuai aturan dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

“Ini bukan sekadar persoalan teknis di lapangan, ini menyangkut potensi kerugian negara. Bupati tidak boleh tutup mata. Harus ada tindakan nyata dilapangan,” tegasnya.

Sorotan utama tertuju pada dugaan penggunaan material galian C ilegal dalam proyek tersebut. Jika benar, hal ini bukan hanya melanggar aturan pertambangan, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas pekerjaan. Dampaknya, proyek yang seharusnya memberikan manfaat jangka panjang justru berisiko cepat rusak.

Fakta di lapangan disebut-sebut memperkuat dugaan tersebut. Kondisi fisik proyek yang telah menunjukkan sebagimana material yang digunakan berbentuk batu kecil, dalam waktu relatif singkat menjadi indikator kuat adanya ketidaksesuaian spesifikasi. Ironisnya, hingga kini belum terlihat adanya langkah evaluasi ataupun perbaikan dari pihak terkait.

Ketua LSM KOREK menilai sikap diam pemerintah daerah dalam hal ini justru memperparah situasi. Menurutnya, pembiaran terhadap proyek bermasalah sama saja dengan membiarkan kerugian negara terjadi secara sistematis.

“Kalau sudah tahu proyek rusak, kenapa tidak ada evaluasi? Kenapa tidak ada perbaikan? Ini yang jadi tanda tanya besar. Jangan sampai publik menilai ada pembiaran,” ujarnya dengan nada kritis.

Ia juga menegaskan bahwa bupati seharusnya tidak hanya menjadi penonton, melainkan ikut memastikan aspek teknis dan spesifikasi pekerjaan berjalan sesuai ketentuan. Pengawasan yang lemah dinilai menjadi celah terjadinya berbagai penyimpangan di lapangan.

Desakan pun mengarah kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera turun tangan melakukan penyelidikan. Dugaan penggunaan material ilegal dan potensi kerugian negara dinilai cukup kuat untuk ditindaklanjuti secara hukum.

Masyarakat kini menunggu keseriusan pemerintah daerah dan APH dalam menangani persoalan ini. Kepercayaan publik dipertaruhkan, terutama dalam memastikan bahwa setiap anggaran pembangunan benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan justru menjadi ladang penyimpangan.

Jika tidak segera ditangani, persoalan ini dikhawatirkan menjadi preseden buruk bagi tata kelola proyek di Aceh Tenggara. Transparansi, akuntabilitas, dan keberanian mengambil tindakan menjadi kunci untuk membuktikan bahwa pemerintah tidak berpihak pada pelanggaran.

Publik pun bertanya, sampai kapan pembiaran ini akan terus berlangsung?

Bupati Aceh Tenggara saat dikonfirmasi terkait hal ini, ia mengatakan, media sebaiknya dikonfirmasi saja ke dinas terkait di Banda Aceh.

”Dikomfirmasi saja langsung ke dinas terkait di Banda Aceh, karena dalam pengerjaan proyek bronjong di daerah Ketambe tidak ada wewenang Pemda Aceh Tenggara mengaturnya” pungkas orang nomor Wahid di Aceh Tenggara itu

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…