Home » Daerah » Diduga Camat Intervensi Keuchik, Demokrasi di Samadua Terlindas Surat Rekomendasi Perusahaan Tambang

Diduga Camat Intervensi Keuchik, Demokrasi di Samadua Terlindas Surat Rekomendasi Perusahaan Tambang

IMG-20251016-WA0054

BANDA ACEH – Bau anyir tambang kembali menguar dari Samadua. Bukan karena emas yang ditemukan di perut bumi, melainkan karena dugaan intervensi kekuasaan di balik meja kecamatan. Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Pelajar Samadua (IMPS) Banda Aceh-Aceh Besar, Fatan Sabilulhaq, mengecam keras tindakan Camat Samadua yang diduga menekan sejumlah keuchik untuk menandatangani surat rekomendasi izin eksplorasi tambang tanpa melalui musyawarah gampong.

Menurut Fatan, beberapa keuchik di Samadua disodori surat rekomendasi yang sudah disiapkan pihak kecamatan. Mereka diminta meneken, tanpa sempat membahas dengan masyarakat atau perangkat desa. “Ini bukan sekadar pelanggaran prosedur, tapi penghinaan terhadap kedaulatan gampong. Camat tidak berhak memaksa keuchik menandatangani dokumen yang tidak lahir dari musyawarah rakyat,” ujar Fatan melalui keterangan tertulis, Kamis, 16 Oktober 2025.

Yang lebih janggal, kata Fatan, surat rekomendasi itu tidak mencantumkan titik koordinat dan luasan wilayah eksplorasi, dua unsur paling mendasar dalam perizinan tambang. “Surat tanpa koordinat itu seperti cek kosong yang bisa menjerat siapa saja. Ia membuka ruang penyimpangan, bahkan bisa menjadi dasar untuk merampas tanah masyarakat,” tegasnya.

IMPS menilai, langkah Camat Samadua tersebut mencerminkan pola kekuasaan lama yang tertutup, menekan, dan abai pada prinsip pemerintahan partisipatif. “Camat seolah lupa bahwa keuchik adalah representasi rakyat, bukan perpanjangan tangan birokrasi. Ketika keputusan desa ditentukan oleh tekanan, maka demokrasi gampong kehilangan rohnya,” kata Fatan.

Organisasi mahasiswa itu mendesak keuchik yang telah terlanjur menandatangani rekomendasi untuk mencabut dokumen tersebut secara resmi dan menggelar musyawarah gampong terbuka. Mereka juga meminta Bupati Aceh Selatan turun tangan menegur Camat Samadua serta mengevaluasi semua surat rekomendasi tambang yang keluar tanpa dasar hukum yang sah.

“Kami tidak menolak pembangunan, tapi menolak manipulasi. Kalau pemerintah masih berpihak pada rakyat, hentikan praktik busuk ini dan dorong penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) agar masyarakat bisa jadi pelaku utama, bukan korban,” ujar Fatan.

IMPS juga menegaskan siap melakukan aksi terbuka dan melayangkan laporan resmi ke Pemerintah Aceh dan Ombudsman RI jika kasus ini dibiarkan tanpa penyelesaian. “Kami tidak akan diam. Samadua bukan wilayah yang bisa dijual atas nama izin. Ini tanah rakyat, bukan alat kepentingan segelintir orang,” tutupnya.(RED)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…