Home » Aceh » Desak Kapolda Aceh Usut Kasus Kasbon Gayo Lues, Mahasiswa : Jangan Seperti Lagu Bang Toyyib, Berganti Kapolda Juga Tak Terselesaikan

Desak Kapolda Aceh Usut Kasus Kasbon Gayo Lues, Mahasiswa : Jangan Seperti Lagu Bang Toyyib, Berganti Kapolda Juga Tak Terselesaikan

IMG-20240130-WA0050

BANDA ACEH – Koalisi Mahasiwa Pemuda Antikorupsi (KoMPAK) mendesak Kapolda Aceh untuk segera mengusut kasus Kasbon Pemkab Gayo Lues Tahun Anggaran 2022 yang berpotensi merugikan negara hingga Rp. 15,2 M.

“Berdasarkan data Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK terdapat Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kabupaten Gayo Lues Rp 15.224.737.945-, yang belum disetor ke kas daerah pada tahun anggaran 2022. Tentunya sangat miris, karena berdasarkan peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan seharusnya temuan tersebut sudah ditindaklanjuti dalam masa 60 hari. Namun, ini sudah berganti tahun juga tak kunjung diselesaikan sehingga sudah seyogyanya ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum,” ungkap Koordinator KoMPAK, Heru Setiawan, Selasa 30 Januari 2024.

Menurut Heru, temuan BPK itu bukan macam kredit mobil, yang bisa dicicil. Ada masa pengembalian yang harus segera diselesaikan 60 hari. Jika temuan tersebut tidak juga diselesaikan, maka permasalahan itu harus ditindaklanjuti ke aparat berwenang. “Ini Sudah berganti tahun, jangan sampai seperti Kisah dalam lagu Bang Toyyib tak pulang-pulang, berganti tahun uang belasan milyar uang Kasbon itu tak dipulangkan ke negara. Bahkan berganti Kapolres dan Kapolda Juga kasus itu juga tak kunjung diselidiki padahal disinyalir terdapat indikasi kerugian negara yang tidak sedikit,” ujarnya.

Heru menjelaskan, jika uang belasan milyar itu dipergunakan untuk membantu masyarakat bayangkan berapa banyak rumah duafa bisa dibangun, berapa banyak korban bencana bisa dibantu, berapa banyak UMKM bisa dibantu. “Mirisnya, Rp. 15,2 M uang kasbon yang tak dikembalikan itu hanya dinikmati segelintir pejabat, sementara aparat penegak hukum sampai hari ini masih belum ada tindaklanjut apa-apa,” bebernya.

Heru berharap Kapolda Aceh yang baru Irjen Achmad Kartiko adalah sosok yang tanggap akan persoalan masyarakat dan tak akan membiarkan kasus Kasbon belasan milyar ini tanpa kejelasan. “Kita mendesak Kapolda Aceh yang baru segera untuk mengusut tuntas persoalan Kasbon Pemkab Gayo Lues Tahun Anggaran 2022 ini. Buktikan ke masyarakat bahwa Polda Aceh dalam penegakan hukum tak tajam ke bawah tumpukan keatas dan tidak pandang bulu. Jangan sampai karena yang terendus adalah pejabat daerah, Polda Aceh tidak mengusutnya. Ini akan berpotensi mencoreng slogan Polri Presisi sebagaimana amanah Bapak Kapolri,”jelasnya.

Tak hanya itu, mahasiswa juga meminta Kapolda Aceh untuk mengusut indikasi penyelewengan dana Anggaran hibah dengan total mencapai Rp 1 M yang dialokasikan Pemkab Gayo Lues untuk PDAM Tinta Sejuk.

“Sesuai Surat Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor: Surat 900/13/NPHD/2019. Maksud dan tujuan diadakannya perjanjian hibah ini untuk biaya kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sejuk Kabupaten Gayo Lues. Namun, justru penggunaan uang tersebut dinilai masyarakat tidak tepat sasaran dan terindikasi diselewengkan hingga pelayanan PDAM tersebut tidak dapat di maksimalkan bahkan di ousat ibukota Gayo Lues,”bebernya.

Kata Heru menjelaskan, cara transfer dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues ke rekening (PDAM TIRTA SEJUK), Nomor Rekening: 071 01.03.870001-1 pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Blangkejeren setelah Naskah Perjanjian Hibah ditandatangani para pihak. ” Ruang lingkup perjanjian hibah ini meliputi bantuan dana untuk biaya kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sejuk Kabupaten Gayo Lues. Namun, anehnya menurut masyarakat disana hibah yang diberikan Pemda Gayo Lues itu seharusnya digunakan untuk memperbaiki kualitas layanan PDAM Tirta Sejuk. Tapi itu tidak terjadi. Kita berharap pihak Polda Aceh juga mengusut persoalan ini,”tambahnya.

Pihaknya berharap di bawah kepemimpinan Kapolda Aceh yang baru Irjen Achmad Kartiko sejumlah pekerjaan rumah (PR) aparat penegak hukum ini dapat diusut secara tuntas. “Masyarakat akan melihat apakah Kapolda Aceh yang baru mampu bergerak cepat atau tidak mengusut persoalan ini. Jangan sampai masyarakat mengumpakan seperti Kisah alam Lagu Bang Toyyib yang bertahun-tahun tak pulang-pulang, urusan Kasbon Belasan Milyar dan Indikasi penyelewenga Hibah PDAM Tirta Sejuk justru malah bertahun-tahun terkesan dibiarkan,” pungkasnya.[]

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…