Home » Nasional » Deputi BGN Dinilai Arogan, Wilson Lalengke Desak Tigor Pangaribuan Dicopot

Deputi BGN Dinilai Arogan, Wilson Lalengke Desak Tigor Pangaribuan Dicopot

IMG-20250911-WA0010

JAKARTA – Kritik pedas menghantam Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, usai dinilai bersikap arogan terhadap warga Papua yang tengah berjuang mencari solusi atas pembangunan Sentra Pangan Program Gizi (SPPG).

Wilson Lalengke, alumni Lemhannas PPRA-48 tahun 2012 sekaligus penasehat SKKP Pusat, menjadi pihak yang paling lantang bersuara. Ia menilai Tigor tidak hanya gagal memahami tugasnya sebagai pejabat publik, tetapi juga telah merendahkan martabat rakyat. “Saya menilai pejabat BGN yang satu ini sangat tidak pantas duduk di jabatan publik. Dia begitu mudah menuduh dan menyebarkan fitnah tentang Yayasan SKKP yang sudah berdarah-darah membantu BGN menenangkan warga Papua,” ujar Wilson dengan nada geram, Rabu, 10 September 2025.

Menurutnya, Tigor seakan lupa bahwa fasilitas dan gajinya dibayar oleh rakyat. “Celana dalam pejabat itu pun dibeli oleh rakyat. Jadi jangan arogan, apalagi menuduh rakyat yang sedang membantu menyukseskan program nasional. Orang semacam ini harus segera dicopot sebelum program Makan Bergizi Gratis (MBG) morat-marit dan gagal total,” tegas Wilson.

Wilson juga mengingatkan Kepala BGN, Prof. Dadang Hindayana, agar tidak menutup mata terhadap sikap anak buahnya. Ia mendesak pencopotan Tigor demi menyelamatkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. “Kalau pejabat seperti Tigor dibiarkan, yang terjadi bukan solusi, melainkan konflik. Bagaimana program sebesar ini bisa jalan kalau rakyat yang sudah rela bekerja malah dituduh macam-macam?” katanya.

Desakan Wilson mendapat dukungan dari Ketua Umum SKKP Pusat, Brigjen Pol (Purn) Hilman Thayib Mandagi. Ia menyesalkan tuduhan Tigor yang menyebut SKKP menjual titik dapur MBG kepada pihak lain. Padahal, kata Hilman, dapur yang sedang dibangun justru dikerjakan langsung oleh anggota SKKP. “Sebelum pihak lain berani masuk ke Papua, SKKP sudah lebih dulu menghadapi gelombang penolakan warga. Kami merangkul tokoh adat, agama, pemuda, dan masyarakat. Tuduhan ini fitnah serius,” ujarnya.

Sekjen SKKP Pusat, Dr. Resmanto Widodo Putro, menambahkan pejabat BGN seharusnya menjadi katalisator, bukan sumber masalah. “Tugas BGN itu mencari solusi, bukan menyebar fitnah. Sekecil apapun peran masyarakat, itu penting. Jangan justru dituduh menjual kepentingan,” katanya.

Pernyataan Wilson Lalengke kini menjadi sorotan utama. Nada kerasnya mencerminkan kekecewaan publik terhadap pejabat negara yang lupa diri. Bagi Wilson, kasus ini bukan sekadar soal Papua, melainkan tentang akhlak dasar pejabat publik. Apakah seorang pejabat publik hadir sebagai pelayan rakyat atau justru menempatkan diri sebagai penguasa yang memfitnah rakyatnya sendiri.(RIL)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…