JAKARTA – Kritik pedas menghantam Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, usai dinilai bersikap arogan terhadap warga Papua yang tengah berjuang mencari solusi atas pembangunan Sentra Pangan Program Gizi (SPPG).
Wilson Lalengke, alumni Lemhannas PPRA-48 tahun 2012 sekaligus penasehat SKKP Pusat, menjadi pihak yang paling lantang bersuara. Ia menilai Tigor tidak hanya gagal memahami tugasnya sebagai pejabat publik, tetapi juga telah merendahkan martabat rakyat. “Saya menilai pejabat BGN yang satu ini sangat tidak pantas duduk di jabatan publik. Dia begitu mudah menuduh dan menyebarkan fitnah tentang Yayasan SKKP yang sudah berdarah-darah membantu BGN menenangkan warga Papua,” ujar Wilson dengan nada geram, Rabu, 10 September 2025.
Menurutnya, Tigor seakan lupa bahwa fasilitas dan gajinya dibayar oleh rakyat. “Celana dalam pejabat itu pun dibeli oleh rakyat. Jadi jangan arogan, apalagi menuduh rakyat yang sedang membantu menyukseskan program nasional. Orang semacam ini harus segera dicopot sebelum program Makan Bergizi Gratis (MBG) morat-marit dan gagal total,” tegas Wilson.
Wilson juga mengingatkan Kepala BGN, Prof. Dadang Hindayana, agar tidak menutup mata terhadap sikap anak buahnya. Ia mendesak pencopotan Tigor demi menyelamatkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. “Kalau pejabat seperti Tigor dibiarkan, yang terjadi bukan solusi, melainkan konflik. Bagaimana program sebesar ini bisa jalan kalau rakyat yang sudah rela bekerja malah dituduh macam-macam?” katanya.
Desakan Wilson mendapat dukungan dari Ketua Umum SKKP Pusat, Brigjen Pol (Purn) Hilman Thayib Mandagi. Ia menyesalkan tuduhan Tigor yang menyebut SKKP menjual titik dapur MBG kepada pihak lain. Padahal, kata Hilman, dapur yang sedang dibangun justru dikerjakan langsung oleh anggota SKKP. “Sebelum pihak lain berani masuk ke Papua, SKKP sudah lebih dulu menghadapi gelombang penolakan warga. Kami merangkul tokoh adat, agama, pemuda, dan masyarakat. Tuduhan ini fitnah serius,” ujarnya.
Sekjen SKKP Pusat, Dr. Resmanto Widodo Putro, menambahkan pejabat BGN seharusnya menjadi katalisator, bukan sumber masalah. “Tugas BGN itu mencari solusi, bukan menyebar fitnah. Sekecil apapun peran masyarakat, itu penting. Jangan justru dituduh menjual kepentingan,” katanya.
Pernyataan Wilson Lalengke kini menjadi sorotan utama. Nada kerasnya mencerminkan kekecewaan publik terhadap pejabat negara yang lupa diri. Bagi Wilson, kasus ini bukan sekadar soal Papua, melainkan tentang akhlak dasar pejabat publik. Apakah seorang pejabat publik hadir sebagai pelayan rakyat atau justru menempatkan diri sebagai penguasa yang memfitnah rakyatnya sendiri.(RIL)








