Home » Aceh » Demonstran Minta Usut Penyelewengan Anggaran dan Sanksi Tegas Hotel yang Tidak Dukung PON XXI Aceh – Sumut

Demonstran Minta Usut Penyelewengan Anggaran dan Sanksi Tegas Hotel yang Tidak Dukung PON XXI Aceh – Sumut

IMG-20241002-WA0023

BANDA ACEH – Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi) menggelar demonstrasi di bundaran Simpang Lima Banda Aceh, Rabu 2 Oktober 2024.

Dalam Aksi tersebut Mahasiswa membawa spanduk bertuliskan “Usut Penyelewengan Anggaran dan Sanksi Tegas Hotel yang Tidak Dukung PON XXI Aceh – Sumut”

Dalam orasinya, Koordinator Aksi Musra Yusuf mengatakan, pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut telah selesai digelar, namun sejumlah persoalan memilukan masih membekas di hati masyarakat Aceh khususnya.

“Bagaimana tidak, penyediaan sejumlah fasilitas sarana dan prasarana PON yang terkesan ugal-ugalan dan tak berkualitas, bahkan dikhabarkan ada beberapa venue yang tidak siap, venue yang roboh dan lain-lain. Belum lagi Sejumlah Hotel termasuk Kryad Meuraya tiba-tiba menaikkan tarif sewa seakan-akan ingin mencari laba besar dan fokus keuntungan semata di saat Aceh menjadi tuan rumah PON, ini sungguh mencoreng nama Aceh di mata rakyat provinsi lain se- Indonesia,” ujarnya.

Kata Yusuf, pengadaan konsumsi juga PON Aceh Sumut juga sempat mencoreng muka rakyat di bumi Serambi Mekkah, karena dinilai tidak sesuai. Padahal berdasarkan data, pagu anggaran konsumsi mencapai Rp42,3 miliar. Bahkan di dalam RAB penyediaannya juga disebutkan bahwa harga satuan per porsi makanan untuk atlet Rp50.900 dan secara keseluruhan mencapai Rp 30,8 miliar. Sementara untuk snack atlet per satuannya Rp18.900 dan nilai secara keseluruhan Rp11,4 miliar.

Dia menjelaskan penyedia konsumsi PON di Aceh itu adalah PT Aktifitas Atmosfer yang berbasis di Jakarta Selatan sebagai vendor tunggal. Perusahaan itu mengelola konsumsi atlet hingga official PON 2024.

Yusuf juga menyebutkan hal yang tak kalah memalukan juga terjadi, sejumlah penginapan dan hotel yang ada di Wilayah Aceh dinilai tidak mendukung suksesnya Pelaksanaan Bersama Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut. 

“Hotel ini justru tega-teganya menyewakan kamar dengan tarif harga yang sangat mahal disaat pergelaran PON Aceh-SUMUT dan juga tidak memberikan quota kamar untuk Pemerintah Aceh yang tengah berjibaku melaksanakan event nasional tersebut. Ini menunjukkan Sejumlah hotel tersebut tidak mendukung pelaksanaan PON di Aceh. Salah satu hotel terkenal di Aceh yang dinilai tidak mendukung pelaksanaan PON Aceh -Sumut adalah *Hotel Kryad Meuraya*,” teriak Yusuf disambut teriakan Demonstran ‘Blokir Hotel Kryad’.

Yusuf menjelaskan, berdasarkan informasi keluhan para tamu PON, sejumlah penginapan atau hotel yang dikhabarkan tidak mendukung PB PON XXI Aceh -Sumut wilayah Aceh diantaranya : Hotel Kyriad Meraya, Hotel Seventeen, Hotel Keumala, Hotel Grand Mahoni, Hotel Hiphop, Hotel Ayani, Hotel 61, Hotel Hijrah Lambaro, Hotel Diana, Hotel Parkside Alhambra Simpang 5, Hotel Fhandika Boutique Inc dan Hotel Wisata.

“Hotel-hotel ini terkesan hanya hanya berpikir mengambil keuntungan yang besar saja di Aceh selama ini tanpa mendukung program-program dari pemerintah Aceh. Untuk itu Pemerintah juga harus tegas jangan sampai membiarkan prilaku tak wajar dari sejumlah manajemen hotel tersebut,” ujar orator lainnya.

Melihat kondisi diatas atas nama mahasiswa dan pemuda Aceh demonstran menyatakan sikap :

1. Mendesak Aparat Penergak Hukum baik itu Bareskrim Mabes Polri maupun KPK untuk mengusut tuntas indikasi penyelewengan anggaran PON XXI Aceh-Sumut baik itu dalam pengadaan sarana dan prasarana maupun pengadaan konsumsi.

2. Mendesak Pemerintah Aceh untuk memberikan sanksi tegas kepada hotel-hotel yang tidak mendukung pelaksanaan PON XXI Aceh Sumut

3. Meminta Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten /Kota di Aceh memblokir kerjasama dengan hotel-hotel yang tidak mendukung pelaksanaan PON Aceh Sumut

Dalam aksi demo tersebut, mahasiswa juga terlihat membawa sejumlah Karton, diantaranya bertuliskan “Blokir kerjasama Pemerintah Aceh dengan Kryad Meuraya”. 

Kemudian juga ada Karton bertuliskan “Kryad Meuraya jangan pikirin untung besar saja di Aceh”.

Setelah melakukan aksi demo, Mahasiswa membubarkan diri dengan damai.(Ril)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…