Home » Opini » Demokrasi Indonesia Kosmetika Politik Tipu-tipu

Demokrasi Indonesia Kosmetika Politik Tipu-tipu

IMG-20231204-WA0037

Opini oleh : Sri Radjasa Candra, M.BA 

Apa yang terjadi jika Indonesia yang majemuk distimulan oleh energy politik tipu-tipu, politik transaksional dan politik identitas. Sebuah pertanyaan yang sesungguhnya mudah dijawab dengan satu kata “bubar”. Akar masalah dari carut marut penyelenggaraan berbangsa dan bernegara di negeri ini, bermuara kepada kualitas pemimpin yang cacat etika dan moral, sehingga prilaku kepemimpinan pada semua strata kekuasaan pemerintahan, tidak mengedepankan politik pengabdian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, tapi justru memelihara politik dinasti demi melanggengkan kekuasaan semata.

Fenomena politik tipu-tipu, telah memberi implikasi yang amat luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana yang kita lihat hari ini, bangsa ini semakin terbelah akibat pendekatan represif terhadap sekelompok entitas rakyat dengan dalih intoleran dan radikal, fabrikasi hukum semata mata demi memudahkan niat melanggengkan kekuasaan, demi monopoli ekonomi oleh oligarki yang menjadi cukong penguasa atau bentuk balas budi atas budibaik oligarki terhadap penguasa.

Merebaknya budaya Politik “follow the money”, mengakibatkan para pemilik modal dengan mudah menguasai partai politik yang saat ini pemegang kendali kekuasaan politik. Oleh sebab itu alangkah naifnya ketika para tokoh parpol berkoar soal demokrasi, tapi mereka menjalankan roda parpol dengan gaya otoriterian, sebagaimana yang kita lihat mekanisme kepemimpinan partai tidak lagi dipilih secara demokratis, tapi atas dasar kepemilikan parpol.

Dimana posisi rakyat sebagai pemilik kedautan negeri, tidak lebih hanya sebagai objek politik dan ekonomi yang dieksploitasi demi kepentingan penguasa dan oligarki. Nawacita sebagai komitmen moral diawal kepemimpinan Jokowi, hari ini tinggal dukacita yang dialami rakyat. Alih alih negara hadir dalam setiap kesulitan rakyat, justru negara hadir untuk membuat rakyat semakin sulit. Bagaimana mungkin kekuasaan negara yang dijalankan dengan pendekatan politik tipu-tipu, dapat terus berjalan melenggang, bahkan mampu mempersiapkan dinasti penerus demi melanggengkan kekuasaannya ?

Mari kita simak dengan kejernihan nurani grand strategi yang digelar oleh para penguasa dan oligarki demi mengawal kekuasaannya. Pertama merebut institusi hukum dibawah kendali kekuasaannya, selanjutnya mendisain “unit bodyguard” yang bernaung dibawah institusi hukum, dengan tugas memberangus setiap individu maupun kelompok yang dipandang bersebrangan dengan kepentingan penguasa, dengan dalih demi penegakan hukum. Strategi ini mengadopsi kebijakan Shah Iran era Pahlevi yang membentuk Savak (polisi rahasia) untuk melindungi kekuasaan shah Iran. Kedua adalah menerapkan politik sandera terhadap tokoh parpol maupun elite penguasa, dengan melakukan pembiaran terjadi mega korupsi disemua lini yang melibatkan tokoh parpol dan elite penguasa. Ketiga menyiapkan perangkat hukum demi memuluskan pelimpahan kekuasaan kepada dinasti penerus atau kepada boneka politik yang telah dipersiapkan, melalui mekanisme Pemilu basa basi.

Potret penyelenggaraan negara tanpa semangat politik pengabdian terhadap kepentingan rakyat dan mengabaikan etika maupun budaya politik berbangsa bernegara, akan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu meledak menjadi

people power yang dapat merubah konfigurasi peta politik nasional, bahkan tidak menutup kemungkinan akan membuat Indonesia tinggal sejarah. Apakah kita masih saja diam menghadapi carut marut wajah kekuasaan di negeri ini, jika diam tidak lagi bermakna emas, tapi bisa jadi bagian dari penghianatan terhadap rakyat.

Penulis adalah Pemerhati Politik Aceh

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…