Home » Aceh » Demi Menjaga Marwah Pemerintah, DPRA Didesak Bentuk Pansus Penyelidikan Integritas Sekda Aceh

Demi Menjaga Marwah Pemerintah, DPRA Didesak Bentuk Pansus Penyelidikan Integritas Sekda Aceh

IMG-20260130-WA0048

BANDA ACEH – Polemik integritas yang menyeret Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh kian memantik sorotan tajam publik. Pengamat politik dan kebijakan publik, Nasrul Zaman, menilai situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut karena berpotensi menggerus wibawa pemerintahan dan merusak disiplin birokrasi. Ia mendesak DPR Aceh segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menguji integritas pejabat yang menjadi pusat polemik.

Dalam keterangannya di Banda Aceh, Dr Nasrul menyebut kegaduhan dua bulan terakhir mencerminkan lemahnya respons kelembagaan terhadap isu yang menyentuh ranah etik pejabat publik. Ia menilai pembiaran justru memperpanjang spekulasi dan memperdalam krisis kepercayaan.

“Jika persoalan yang menyangkut integritas pejabat tinggi hanya direspons dengan diam, maka publik berhak membaca itu sebagai kegagalan tata kelola. Birokrasi tidak boleh dipimpin oleh bayang-bayang kontroversi,” tegas Dr Nasrul melalui keterangan tertulis, Senin 16 Februari 2026.

Ia mengingatkan, posisi Sekda sebagai komando administratif aparatur sipil negara (ASN) menjadikan dampak polemik ini bersifat sistemik. Menurutnya, keraguan terhadap integritas pimpinan dapat memicu demoralisasi hingga pembangkangan administratif terselubung di tingkat bawah.

“ASN bekerja dengan rujukan teladan struktural. Jika standar etik di pucuk kepemimpinan terlihat longgar, maka disiplin di lapisan bawah ikut melemah. Ini ancaman nyata terhadap ketertiban administrasi negara,” ujarnya.

Dr Nasrul juga menyoroti potensi dampak lanjutan terhadap tata kelola fiskal daerah. Ia menyebut energi birokrasi yang terpecah akibat polemik dapat memperlambat koordinasi lintas perangkat daerah dan mengganggu percepatan realisasi anggaran.

“Ketika fokus pimpinan tersita oleh polemik personal, keputusan strategis berisiko tertunda. Jika ini berimbas pada serapan anggaran, maka yang dirugikan bukan pejabat, melainkan rakyat,” ujar Dr Nasrul.

Ia menambahkan, ketidakjelasan sikap kelembagaan juga dapat mengikis kepercayaan mitra pembangunan terhadap stabilitas tata kelola Pemerintah Aceh.

“Integritas pejabat publik adalah mata uang kepercayaan. Ketika nilainya merosot, investor dan mitra strategis membaca sinyal ketidakpastian,” jelasnya.

Karena itu, Dr Nasrul menilai pembentukan Pansus bukan sekadar langkah politik, melainkan mekanisme pengawasan untuk memastikan transparansi serta menjaga marwah pemerintahan daerah.

“Pansus harus dipandang sebagai instrumen klarifikasi institusional, bukan alat kompromi. Jika DPR Aceh abai, maka yang dipertaruhkan adalah legitimasi pemerintahan itu sendiri,” kata Dr Nasrul.

Dr Nasrul menegaskan, transparansi dan keberanian mengambil langkah pengawasan merupakan ujian integritas lembaga legislatif dalam menjaga kepercayaan publik.

“Marwah pemerintah tidak dijaga dengan pembiaran, tetapi dengan akuntabilitas. Jika ada keraguan etik, uji secara terbuka. Itulah cara negara menunjukkan kewibawaannya di mata masyarakat dan dalam kerangka tata kelola di Indonesia,” tambahnya.

Desakan tersebut menambah tekanan publik agar polemik yang telah berlarut-larut segera ditangani secara institusional, bukan dibiarkan menjadi riuh tanpa kepastian.(RIL)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…