BANDA ACEH – Anggota Komisi III DPR RI, M. Nasir Djamil, menyambut baik langkah Kapolda Aceh, Irjen Pol Marzuki Ali Basyah, yang menggagas deklarasi Green Policing. Inisiatif itu dinilai sebagai terobosan penting dalam upaya memberantas tambang ilegal dan menjaga kelestarian lingkungan di Aceh.
“Langkah Kapolda Aceh patut diapresiasi dan dikawal bersama. Mereka yang punya kewenangan wajib bertanggung jawab menjaga kelestarian hutan dan lingkungan dari kerusakan akibat pertambangan liar,” ujar Nasir, Kamis, 2 Oktober 2025.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, kolaborasi antara kepolisian, pemerintah, dan lembaga legislatif sangat krusial. Tanpa sinergi, komitmen pemberantasan tambang ilegal dan penebangan liar hanya akan berhenti sebatas slogan.
Selain mengapresiasi, Nasir juga mendesak pimpinan DPRA segera menindaklanjuti temuan Panitia Khusus (Pansus) terkait tambang ilegal. Ia menilai koordinasi DPRA dengan Polda Aceh dan lembaga lain mutlak dilakukan agar aspirasi masyarakat tidak terhenti di atas kertas.
“Saya dengar Kapolda Aceh menunggu kedatangan pimpinan DPRA untuk menyampaikan detail temuan Pansus. Jangan sampai publik beranggapan bahwa Pansus hanya formalitas tanpa hasil,” ucapnya.
Deklarasi Green Policing disebut menjadi titik awal bagi upaya Aceh menyeimbangkan pembangunan dan kelestarian alam. Namun tantangan terbesar tetap pada konsistensi penegakan hukum, di tengah derasnya kepentingan ekonomi yang kerap menabrak aturan.(RIL)








