BANDA ACEH – Suara penolakan terhadap ekspansi tambang di Aceh Barat Daya kembali bergema. Kali ini datang dari tokoh muda Babahrot, Dek Gam, yang menyerukan agar pemerintah daerah menghentikan laju perizinan tambang di wilayahnya. Ia menilai Babahrot dan Kuala Batee kini terancam berubah dari kawasan hijau pertanian menjadi ladang eksploitasi sumber daya mineral.
“Babahrot bukan kawasan pertambangan, tapi wilayah pertanian dan sumber air masyarakat. Kalau semua lahan diserahkan ke perusahaan tambang, ke mana lagi rakyat harus menggantungkan hidup?” ujar Dek Gam dalam pernyataannya, Selasa, 7 Oktober 2025.
Berdasarkan data yang diperolehnya, sedikitnya sembilan perusahaan tambang telah atau tengah bersiap beroperasi di dua kecamatan tersebut. Luas izin usaha pertambangan (IUP) yang kian melebar dinilai mengancam keseimbangan ekologis dan sosial.
Dek Gam mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya agar menghentikan penerbitan izin baru dan melakukan audit menyeluruh terhadap perusahaan yang sudah beroperasi. Ia mengingatkan, pemerintah tidak boleh tunduk pada tekanan korporasi yang tak memberi manfaat bagi masyarakat maupun daerah.
“Kalau dibiarkan, ini bisa memicu konflik antara warga dan perusahaan. Jangan tunggu rakyat menjadi korban akibat lemahnya kebijakan,” tegasnya.
Selain tambang berizin, ia juga menyoroti tambang ilegal yang masih beroperasi secara bebas di kawasan Babahrot. Menurutnya, aparat penegak hukum perlu menindak tegas semua pelaku tanpa pandang bulu, sebagaimana instruksi Gubernur Aceh soal pemberantasan tambang tanpa izin.
“Jangan hanya tambang rakyat kecil yang ditindak, sementara perusahaan besar yang melanggar aturan dibiarkan,” katanya.
Isu pertambangan di Aceh Barat Daya kini terus mengemuka. Laporan kerusakan lingkungan, pencemaran sungai, dan berkurangnya lahan produktif mulai bermunculan dari wilayah yang selama ini dikenal sebagai lumbung pertanian Babahrot. Desakan publik agar pemerintah meninjau ulang kebijakan tambang pun kian menguat mengingat ancaman kehilangan ruang hidup di tengah janji pembangunan yang tak kunjung berpihak pada rakyat.(Red)








