Home » Aceh » Daya Serap APBA 2024 Masih Rendah, Proses Ekatalog Sangat Lamban

Daya Serap APBA 2024 Masih Rendah, Proses Ekatalog Sangat Lamban 

BANDA ACEH – Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyesalkan lambannya proses pelaksanaan kegiatan APBA 2024 yang nilainya mencapai Rp.11,4 Trilyun. Dari data yang disajikan melalui monitor P2K Aceh yang disiarkan secara real time paket e-katalog sebanyak 659 paket baru diklik 19 paket atau 3% dari total paket kegiatan tahun 2024 yang tersebar di beberapa SKPA antara lain : ESDM 61 paket, Disdik 57, BMA 11, Distanbun 8, RSUZA 8, Arpus 6, Dishub 6, UKM 4, Disnak 3, Dlhk 3, Kominsa 3, RSIA 3, Bpba 2, RSJ 2, Inspektorat 1, Disnaker 1, Dispora 1, Biro Umum 1 paket.

“Lambannya proses e-katalog tidak semata-mata persoalan teknis, tapi banyak disebabkan oleh faktor non tekhnis bahkan politis. TTI menemukan masih banyak paket paket Reguler pada SKPA ditumpangi atas nama Pokir anggota Dewan seperti alat dan peralatan pendidikan, mobiler sekolah, mobiler dayah, lampu penerangan jalan, pengadaan buku, dan paket paket di UMKM semua masuk dalam pokir Dewan,” ungkap koordinator TTI, Nasruddin Bahar, Minggu, 7 Juli 2024.

Menurut TTI, secara tekhnis sebenarnya pihak Dinas tidak punya kendala berarti, tapi karena paket-paket tersebut menyangkut dengan Pokir Dewan maka disitulah terdapat kendala. Dalam pelaksanaan pihak Dinas terlalu dalam di intervensi sampai dengan menjunjuk kontraktor atau Rekanan pelaksana harus mendapat persetujuan Dewan yang punya pokir. Umum nya para anggota Dewan tidak tahu menahu karena sudah diamanahkan kepada masing-masing koordinator Dewan yang bersangkutan.

“Panjangnya proses birokrasi mengakibatnya lambatnya daya serap Anggaran. Sudah menjadi rahasia umum paket paket yang sedang tender juga tidak terlepas dari kebijakan anggota Dewan, banyak paket yang seharusnya sudah diumumkan pemenang sesuai jadwal tapi terus ditunda tunda dan ternyata penyebabnya karena belum adanya persetujuan atau kesepakatan dengan yang punya pokir. Banyak paket yang dilebel Pokir Dewan seperti jalan, jembatan, irigasi, pengaman pantai, pengaman tebing dan sungai yang nilainya mencapai puluhan milyar rupiah itu semua banyak pokir Dewan,”katanya.

TTI mendesak Pemerintah Aceh untuk mempublis paket-paket mana saja yang masuk usulan dari anggota dewan namun sampai hari ini tidak digubris, padahal masyarakat butuh informasi tapi pemerintah Aceh tak bergeming menanggapinya. Seharusnya dapat masyarat bisa lebih cepat mengakses jika Pemerintah Aceh menyediakan ruang utk publik misalnya melalui website Bapeda Aceh. 

“Jika Pemerintah Aceh sering mendapat penghargaan keterbukaan informasi publik menurut kami itu adalah Bulshit atau omong kosong belaka. Faktanya masyarakat butuh informasi anggaran, kegiatan SKPA, penerima bantuan dan lain- lain namun sangat sulit mendapatkannya,” pungkasnya.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…