Home » Opini » Dari Teror ke Krisis Kekuasaan

Dari Teror ke Krisis Kekuasaan

ChatGPT Image 19 Mar 2026, 05.33.30

Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus seharusnya sederhana, bahwa kejahatan brutal yang menuntut penegakan hukum tanpa kompromi. Namun ketika dugaan pelaku mengarah pada oknum aparat, perkara ini berhenti menjadi urusan pidana semata. Ia berubah menjadi persoalan kekuasaan.

Penahanan empat anggota BAIS TNI oleh Mabes TNI membuka ruang tafsir yang lebih luas. Publik tidak hanya bertanya siapa pelaku, tetapi juga apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam tubuh negara. Reaksi pun cepat membesar. Di ruang digital, sentimen negatif meningkat, kepercayaan tergerus, dan narasi tentang kendali negara mulai dipertanyakan.

Nama Prabowo Subianto tak terelakkan masuk dalam pusaran ini. Sebagai kepala negara dengan latar belakang militer, ia menjadi titik tumpu persepsi publik. Namun analisis tidak bisa berhenti pada persepsi.

Secara logika kekuasaan, tindakan kekerasan yang berisiko tinggi, mudah terbongkar, dan berdampak langsung pada delegitimasi pemerintah bukanlah pilihan rasional bagi penguasa. Jika demikian, maka perlu dibuka kemungkinan lain, berupa adanya aktor di dalam sistem yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali formal.

Dalam studi intelijen, fenomena ini dikenal sebagai rogue actors, yaitu elemen dalam institusi yang bertindak menyimpang dari garis komando. Mereka bukan sekadar pelanggar disiplin. Dalam konteks tertentu, mereka bisa menjadi instrumen dari konfigurasi kepentingan yang lebih luas.

Di sinilah persoalan menjadi serius. Karena ketika tindakan menyimpang terjadi di dalam institusi keamanan, dampaknya tidak hanya pada korban langsung, tetapi juga pada persepsi publik terhadap negara. Satu peristiwa dapat merusak banyak hal sekaligus, tentang citra aparat, kepercayaan masyarakat, hingga legitimasi pemerintah.

Pola semacam ini sering kali tidak berdiri sendiri. Ia bergerak dalam rangkaian yang lebih panjang—perlahan, tetapi konsisten. Dalam literatur politik, fenomena ini dikenal sebagai kudeta merayap (creeping coup), yaitu proses delegitimasi yang tidak dilakukan secara frontal, melainkan melalui akumulasi krisis.

Tidak ada pengerahan kekuatan militer secara terbuka. Yang ada adalah peristiwa-peristiwa yang membuat negara tampak kehilangan kendali atas dirinya sendiri.

Kasus Andrie Yunus memiliki potensi ke arah itu. Kekerasan terhadap aktivis HAM, dugaan keterlibatan aparat, serta sorotan internasional yang menguat menciptakan tekanan berlapis terhadap pemerintah. Dalam era keterbukaan informasi, tekanan ini dapat berkembang cepat dan sulit dikendalikan.

Respons Presiden Prabowo yang memerintahkan pengusutan menunjukkan adanya kesadaran terhadap situasi tersebut. Namun dalam dinamika kekuasaan, respons cepat hanya menjawab permukaan. Yang lebih menentukan adalah kemampuan mengelola masalah di tingkat struktur.

Seberapa kuat rantai komando dijaga? Seberapa solid loyalitas dalam institusi? Dan seberapa tegas negara menindak penyimpangan?

Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi krusial. Karena sejarah menunjukkan, kekuasaan jarang runtuh karena tekanan eksternal. Ia jatuh karena retak dari dalam, ketika kendali melemah dan kepercayaan publik hilang.

Pernyataan Presiden tentang adanya “pengkhianatan dari dalam” semestinya dibaca sebagai peringatan serius. Namun peringatan tanpa langkah korektif hanya akan memperpanjang ketidakpastian.

Kasus ini pada akhirnya bukan hanya soal mengungkap pelaku, tetapi soal memastikan bahwa negara tetap memiliki kendali penuh atas institusinya. Tanpa itu, setiap peristiwa serupa akan terus menjadi pemicu krisis baru.

Dari satu teror, kita kini berhadapan dengan risiko yang lebih besar, yaitu krisis kekuasaan.

Dan dalam politik, krisis semacam ini tidak selalu datang dengan ledakan besar. Ia bisa tumbuh diam-diam, hingga suatu saat, ketika disadari, semuanya sudah terlambat.

 

Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…